Pengamat politik Ray Rangkuti menilai pelaksanaan Pilpres kemarin menyisakan permasalah dan keresahan.
Di antaranya terkait dugaan kecurangan Pilpres hingga keresahan guru-guru besar.
Dilansir dari akun tiktok rayrangkuti259, untuk menuntaskan itu semua masih ada kesempatan kepada koalisi baru di DPR untuk melakukan angket.
"Ini bisa dikerjakan oleh koalisi baru yang sebelum ada nanti pengangkatan dan pelantikan Presiden baru," jelasnya.
Dia pun menyambut baik wacana hak angket yang digulirkan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan diaminkan Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan.
Hak Angket tersebut digulirkan buntut dari adanya indikasi kecurangan dalam pemilu 2024.
Menurut Ray Rangkuti, untuk saat ini kemungkinan sulit jika mengusut kecurangan ke jalur hukum dan dianggap tidak memenuhi unsur keadilan.
"Karena dalam proses pendekatan hukum yang dilihat itu adalah angka bukan peristiwa, khususnya di Mahkamah Konstitusi," ujarnya saat dihubungi Disway.id, Rabu 21 Februari 2024.
Ray Rangkuti menjelaskan, jalan yang paling mungkin untuk melihat berbagai peristiwa kecurangan adalah dengan menggunakan jalur politik yang bersifat kualitatif.
"Dan itu adalah angket. Nah dengan angket ini nanti akan ketahuan tuh, bener gak fungsi bahwa presiden menggunakan bansos untuk kepentingan elektoral," imbuhnya.
Pengamat politik itu juga menyoroti dugaan Presiden menggunakan TNI dan Polri serta Kepala Desa untuk sebuah kepentingan elektoral.
"Itu semua kalau dilakukan secara angket bisa dijawab. Bukan soal apakah nanti angket ini berbuah pada tindakan politik yang lanjutan," tutur pria Kelahiran Sumatera Utara itu.
Meskipun belum jelas apakah angket akan mengarah pada tindakan politik lanjutan.
Namun, Pria Alumnus UIN Syarif Hidayatullah itu percaya bahwa hal tersebut dapat menjadi peringatan bagi pihak yang berkuasa agar tidak menggunakan cara-cara atau model yang merusak kredibilitas pemilu di masa depan.
Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu berharap, langkah tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa kecurangan dan memberikan peringatan kepada calon pemimpin.
"Terutama menjelang Pilkada atau Pemilu berikutnya, agar tidak menggunakan praktik-praktik tersebut kedepannya," pungkasnya.
Sumber: disway
Foto: Pengamat politik Ray Rangkuti menilai hak angket dapat mengetahui kecurangan Pilpres bersifat kualitatif melalui jalur politik.-tangkapan layar-
