Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya tidak akan menghalang-halangi hak angket di DPR RI.
Namun ia menilai sebenarnya penggunaan hak angket tidak diperlukan karena fungsi legislasi DPR masih harus dimaksimalkan.
"Silakan saja. Kalau kami sih nggak akan menghalangi ya, itu hak masing-masing," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu, 6 Maret 2024.
Sejauh ini, kata dia, Gerindra telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.
Sebab, Pemilu dan Pilpres 2024 sudah ada pemenangnya versi Quick Count. Sementara versi real count masih menjalani proses di KPU RI.
Berdasarkan pengalaman, hasil Quick Count tidak akan jauh beda dengan real count yang dihitung secara ilmiah dan empiris.
"Dari komunikasi yang banyak kami jalin ya, ya sudahlah, sudah ada pemenangnya. Apa lagi sih yang dipersoalkan. Banyak undang-undang yang belum kita bahas. Di Komisi III kan ada KUHAP, UU MK, macam-macamlah," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut.
Sementara itu, politikus Nasdem Ahmad Sahroni tetap mengimbau parpol pendukung paslon 02 Prabowo-Gibran untuk mendukung hak angket di DPR.
Hak angket, kata dia, harus didukung parpol pendukung Prabowo-Gibran karena memberikan legitimasi kemenangan Paslon 02 versi Quick Count.
"Kenapa mesti takut, ya nggak usah worry. Semua partai politik yang ada di DPR ini, kalau penyelidikan untuk me-legitimate yang lebih baik dan transparan, why not? Terus masalahnya apa? Kalau itu baik, kenapa nggak?," ujar Ahmad Sahroni kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.
Masyarakat menurut Ahmad Sahroni pasti akan mendukung hak angket karena penyelidikannya lebih terbuka di DPR.
Itu sebabnya Nasdem mengajak parpol 02 mendukung hak angket sebagai legitimasi kekuatan pemenangan dari hasil quick count yang dimenangkan oleh paslon 02.
"Wah, itu jempol gua kalau semuanya (parpol) ikut dalam (hak angket) itu. Kalau nggak bagus banget ini hak angket, keren ini," tegas Wakil Ketua Komisi III itu. (*)
Sumber: kilat
Foto: Ahmad Sahroni/Net
