Usai pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto kerap melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kritik ini muncul usai Jokowi yang masih menjadi kader PDI-P justru mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 pun diyakini tak lepas dari campur tangan Jokowi.
Sederet kritik itu pun juga disampaikan dalam acara diskusi bertajuk “Sing Waras Sing Menang” pada Sabtu (30/3/2024).
Khilaf menudukung Gibran
Dalam acara itu, Hasto menyebutkan bahwa PDI-P merasa khilaf karena pernah mencalonkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020.
Menurutnya, alasan PDI-P kala itu mengusung Gibran adalah kemajuan Indonesia sejak dipimpin Jokowi.
“Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena di sisi lain memang kami mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi,” ungkap Hasto, dikutip dari Kompas.com, Ahad (31/3/2024).
Ia juga mengungkit Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.
Setelah putusan itu, Gibran akhirnya bisa mencalonkan diri sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Padahal, Hasto menilai putra sulung Jokowi itu belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin Indonesia dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan geopolitik.
“Kemudian di tengah-tengah itu muncul seorang anak presiden yang belum mencukupi batas usia, wali kota juga baru dua tahun, kemudian mendapatkan suatu preferensi,” ungkap Hasto.
Ia menjelaskan, seorang pemimpin seharusnya mempunyai “kedewasaan” dalam menghadapi kompleksnya permasalahan suatu negara.
Sebab, ketidakdewasaan dapat menyebabkan hal yang tak diinginkan, seperti kasus kecelakaan Gerbang Tol Halim Perdanakusuma yang terjadi karena sopir belum memenuhi syarat usia mengemudi dan tidak memiliki SIM.
Sindir kebiasaan Jokowi angkat orang dekatnya di Solo
Selain tentang Gibran, Hasto juga mengkritik kebiasaan Jokowi yang kerap menempatkan orang-orang terdekatnya di Solo pada jabatan strategis pemerintahan.
Menurutnya, sikap Jokowi tersebut merupakan bentuk dari antimeritokrasi dalam pemerintahan.
“Di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo, ini kan antimeritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan,” ujar Hasto, dilansir dari Kompas.com, Sabtu (30/3/2024).
Hasto juga menuding Jokowi telah melakukan nepotisme dengan tidak mengedepankan nilai-nilai yang berpedoman pada proses dan perjuangan.
Hal ini dibuktikan dengan munculnya hampir seluruh keluarga terdekat Jokowi yang mengisi jabatan pemerintahan.
Adapun beberapa nama pejabat yang mengisi jabatan strategis dan telah mengenal Jokowi ketika masih di Solo atau sering disebut “Geng Solo”, antara lain Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kritik utang besar era Jokowi
Meskipun mengakui kemajuan saat dipimpin Jokowi, PDI-P tak menampik bahwa utang yang ditanggung juga besar.
Pasalnya, utang pemerintah saat ini hampir mencapai 196 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 3.112 triliun.
Selain itu, masih terdapat utang lain pada sektor swasta dan BUMN yang nilainya mencapai 220 miliar Amerika Serikat atau sekitar Rp 3.493 triliun.
“Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius,” tutur Hasto, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (30/3/2024).
Sementara itu, berdasarkan data dokumen APBN KiTa edisi Maret 2024, utang Indonesia saat ini berada pada angka Rp 8.319 triliun per Februari 2024.
Sumber: kompas
Foto: Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto/Net
