Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bantuan sosial (bansos) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan Faisal saat dihadirkan sebagai ahli dari Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).
"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," kata Faisal di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024).
Faisal mencontohkan, Airlangga pernah menyebutkan bahwa bansos yang diberikan merupakan sumbangan Jokowi sehingga masyarakat mesti berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih kandidat yang didukung Jokowi.
Dia mengatakan, tindakan serupa juga dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang pernah meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan bansos.
"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos," ujar Faisal Basri.
Menurut dia, tindakan para menteri itu menunjukkan bahwa politisasi bansos tidak hanya sekadar menggelontorkan uang, tetapi juga memobilisasi para pejabat.
Faisal pun berpandangan bahwa penggelontoran bansos jelang Pilpres 2024 merupakan praktik dari pork barrel politics atau politik gentong babi kepada masyarakat miskin.
Dia mengatakan, hampir separuh penduduk Indonesia memang tergolong penduduk miskin ekstrem, misikin, nyaris miskin, maupun rentan miskin.
"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," kata Faisal.
Dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin memang mempersoalkan kebijakan bansos pemerintah menjelang Pilpres 2024.
Mereka menilai penggelontoran bansos ini merupakan bentuk kecurangan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
Sumber: kompas
Foto: Ekonom Senior UI Faisal Basri jadi saksi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Senin (1/4/2024)(Tangkapan Layar YouTube MK RI)
