Kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 saat Joko Widodo (Jokowi) ungguli pesaingnya seolah dilupakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menanggapi tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".
"Opini Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang dituangkan dalam tulisan berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan kritik halus terhadap proses demokrasi di Indonesia," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Namun kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kritikan Megawati yang tersaji dalam narasi ilmiah tersebut sudah terlambat.
“Struktur narasi pada artikel opini itu mengirim pesan kepada dua pihak yakni para hakim MK dan Presiden RI. Apa yang disampaikan Megawati mengandung kebenaran. Tapi kok baru pada Pemilu 2024 ini Megawati menyoroti kecurangan, Pemilu 2014 dan 2019 seolah dilupakan," pungkas Wildan.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net
