Menyaksikan para pendemo bayaran Paslon 02 di Seputar Monas dan Patung Kuda pada Jumat, 19 April, timbul rasa miris dalam hati. Ada kesan yang buruk semacam protes dari dalam hati : Begitu teganya Paslon 02 mengeksploitasi rakyat miskin, Kumal, dan terpinggirkan hanya untuk pencitraan seolah-olah Paslon 02 banyak pendukungnya?
Melihat cara-cara Paslon 02 yang terus mengeksploitasi rakyat miskin, tidak ubahnya sebagai bentuk penindasan dan penjajah gaya baru. Apakah hanya demi pencitraan dan pengelabuan dukungan mereka tega melakukan ini ?
Kesan yang tertangkap dari cara-cara eksploitasi rakyat miskin seperti ini adalah :.
Pertama, Adanya kesengajaan elit 02 untuk memelihara kemiskinan
Kedua, Upaya pembohongan dan pembodohan
Ketiga, Bukankah seharusnya malah ada upaya untuk merubah nasib mereka menjadi manusia yang hidup lebih layak, bukan malah mengeksploitasinya ?
Keempat, Benarkah mereka-mereka ini pendukung rasional, atau hanya dukungan terpaksa karena intimidasi atau iming-iming uang receh?
Kelima, Mengapa Pemerintah seolah membiarkan mereka menjadi kaum yang termarjinalkan, apakah mereka memang dibiarkan miskin dan terbelakang seperti itu agar rakyat tidak ada yang mengusik kekuasaannya ?
Paslon 02 sebagai boneka China, hampir dipastikan akan melanggengkan hegemoni China di Indonesia.
Ketika banyak para tokoh bangsa mulai sadar akan bahayanya keberlanjutan kekuasaan Jokowi melalui politik dinasti, sehingga rakyat yang waras dan masih punya hati nurani mulai menolak cawe-cawe Jokowi dalam menentukan estafeta kemimpinan ke depan, tapi di sisi lain justru banyak elit partai justru yang terus memberi angin dan support agar kekuasaan boneka itu dipertahankan.
Rakyat saat ini sudah sangat muak dengan Jokowi, yang selama 10 tahun kepemimpinannya hanya membawa kehancuran negara di hampir semua aspek : mulai dihapuskannya ideologi Pancasila diganti dengan ideologi komunis; UU yang terus dirubah mengikuti kemauan oligarki taipan dan China komunis; digantinya kurikulum pendidikan yang semua berjiwa nasionalis dan religius menjadi komunis dan sekuler; UU ketenagakerjaan yang semula berpihak kepada kedua belah pihak sekarang lebih berpihak kepada pengusaha dan pemilik modal (oligarki taipan); peran oposisi dimatikan; lembaga-lembaga negara sekarang cuma jadi penyambung lidah penguasa; DPR cuma jadi tukang stempel kebijakan Jokowi; partai-partai politik dibikin koalisi besar demi mengamankan kekuasaan dan kebijakan anti-rakyat, para Ketum Parpol disandera secara politik sehingga para Ketum Parpol tidak bisa bersuara lantang selain “manut” ke mana pun dan di mana pun Jokowo pergi; korupsi meraja lela di semua lini; hukum tumpul ke atas tajam ke bawah; TNI-Polri hanya jadi alat kekuasaan; kehidupan beragama terus coba diintervensi ulama dimusuhi; kekayaan alam terus dikeruk Asing dan Aseng sedangkan rakyat tetap dibiarkan miskin dan melarat; dll.
Keberlanjutan yang semacam inikah yang bakal diperjuangkan Prabowo(Gerindra) bersama dengan partai-partai koalisinya ? (Golkar, PAN, Demokrat) dan Partai Pengusung Perubahan juga bakal ikut di dalamnya (Nasdem, PKS, dan PKB).? Bahkan Prabowo sedang membujuk PDIP untuk bergabung. Kata Bambang Soesatyo tidak perlu ada oposisi yang diperlukan gotong royong*l.
Biar kalau ada yang maling (korupsi) semuanya ikut jadi maling (maling berjamaah), tidak perlu ada yang mengingatkan dan memberi hukuman, persis seperti yang terjadi di rezim Jokowi saat ini, semuanya jadi maling tapi tetap aman tanpa diproses hukum
Prabowo hanya akan membawa kegelapan. Jangan biarkan para oportunis politik mengendalikan negeri ini. Lawan segala kedzaliman.
Jika hakim-hakim MK tidak mampu merubah arah politik bangsa ini, rakyat harus bergerak untuk revolusi.
Bandung, 10 Ramadhan 1445
Oleh: Sholihin MS
Pemerhati Sosial dan Politik
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
