Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diminta berbenah dalam meningkatkan pelayanan publik.
Perintah tersebut dikatakan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah menerima banyak keluhan masyarakat terkait kinerja jajarannya. Terbaru, Bea Cukai jadi sasaran kritik warga setelah viral hibah alat belajar untuk sekolah luar biasa (SLB) dari luar negeri ditahan dan harus membayar ratusan juta.
"Memang banyak sekali kasus yang diterima Bea Cukai. Saya telah meminta Bea Cukai meningkatkan pelayanannya karena masyarakat berharap kepastian, kecepatan, dan kenyamanan," kata Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram pribadinya @smindrawati, Senin (29/4).
Terkait hibah alat belajar untuk SLB yang ditahan Bea Cukai, Sri Mulyani pun telah mendatangi Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta untuk melihat kondisi riil di lapangan dan melakukan evaluasi.
Dalam pernyataannya, bendahara negara itu mengakui rumitnya tugas yang diemban oleh Bea Cukai. Meski begitu, hal tersebut, kata Sri, dilakukan untuk menjaga perekonomian Tanah Air.
"Instansi Bea Cukai harus melakukan banyak peraturan dari berbagai kementerian/lembaga (K/L). Ini adalah sebuah tugas yang rumit, tugas negara. Kadang-kadang mengganggu kenyamanan masyarakat. Namun, ada juga tujuan, yaitu menjaga perekonomian Indonesia," sambungnya.
Lebih lanjut, Sri juga mengapresiasi seluruh masukan yang diberikan warganet selama beberapa pekan terakhir ini, khususnya mengenai Bea Cukai.
"Kami mohon untuk terus mendapatkan dukungan dan masukan dari masyarakat. Suara serta masukan Anda sangat berharga dan itu akan membuat Indonesia lebih baik," tutup Sri Mulyani.
Adapun penahanan hibah alat belajar untuk SLB kini telah diselesaikan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan, barang kiriman hibah itu diputuskan bebas bea masuk dan pajak lainnya sesuai peraturan.
Adapun alat belajar tersebut merupakan hibah dari perusahaan OHFA Tech Korea Selatan (Korsel) untuk Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional. Alat tersebut sempat tertahan sejak 18 Desember 2022.
Sumber: rmol
Foto: Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati/Net
