Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memastikan proses perpanjangan kegiatan pertambangan kontrak Freeport beroperasi hingga 2061 dan menambah saham sebesar 10 persen saham dengan total saham 61 persen milik Indonesia.
Pernyataan tersebut diungkapkan dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Kamis (2/5). Dalam kuliah umum tersebut Bahlil menyinggung soal izin usaha PT Freeport yang akan habis pada 2041.
Dia menjelaskan, pemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham menjadi 61 persen.
”Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistem semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, target penambahan saham Freeport menjadi 61 persen tersebut bertujuan untuk makin menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan penambahan saham tersebut diharapkan terdapat lapangan kerja baru bagi masyarakat.
”Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” kata Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2015-2019 itu dalam kuliah umum tersebut.
Bahlil menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas. Indonesia negara kaya dan Freeport saat ini merupakan aset negara. Dia menceritakan, hingga 2018, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36 persen sebelum akhirnya menjadi 51,23 persen pasca divestasi saham pada September 2018 melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar 3,85 miliar dollar AS atau hampir Rp 60 triliun.
Selain itu, terkait soal saham PT Freeport Bahlil mengatakan, saat ini saham PT Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp 300 triliun.
”2018, Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir 4 miliar USD, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai 20 miliar USD, Rp 300 triliun,” tegas Bahlil Lahadalia, pengusaha yang memulai karir dari sopir angkot itu.
Sebelumnya, proses pengajuan izin usaha PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2041 hampir selesai, tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Sumber: jawapos
Foto: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)
