Pada awal pemerintahan Prabowo-Gibran di 2025 nanti, diperkirakan akan terjadi defisit fiskal sebesar 2,45 persen hingga 2,82 persen.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna Masa Sidang ke-V DPR RI, tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPKF) tahun anggaran 2025 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/5).
Menteri keuangan dua periode ini menyampaikan defisit anggaran tahun depan diperkirakan akan lebih besar dari tahun 2024 lalu.
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani dalam postur KEMPKF 2025, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan.
Sri Mulyani mengatakan upaya untuk menutup defisit tersebut dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, I dan sustainable yang ditempuh, antara lain dengan pertama mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 37,98- 38,71 persen PDB.
Kedua, mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF. Ketiga, memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk antisipasi ketidakpastian.
Keempat, peningkatan akses pembiayaan bagi MBR dan UMKM. Kelima, mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable.
Sri Mulyani menambahkan untuk efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5 hingga 5,0 persen.
"Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0-8,0 persen. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379-0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113-115 dan 104-105,” tutupnya.
Sumber: rmol
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/5)/RMOL
