Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia minimal calon kepala daerah (cakada) dalam kontestasi Pilkada dikritik Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Sugeng Suparwoto.
"Menurut kita enggak usahlah, tanda kutip, mengakali aturan semata-mata agar bisa mencalonkan," kata Sugeng lewat keterangan resminya, Jumat (31/5).
Lewat putusan ini, seseorang yang masih berusia 29 tahun dapat didaftarkan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur pada 27-29 Agustus mendatang, asalkan saat dilantik sebagai gubernur atau wakil gubernur sudah berusia 30 tahun.
Putusan MA ini menuai kontroversi karena membuka peluang bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur di usianya yang belum 30 tahun.
Kaesang diketahui saat ini masih berusia 29 tahun, dan akan menyentuh usia 30 tahun pada 25 Desember mendatang. Apabila PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak dilakukan perubahan, tentu Kaesang belum memenuhi syarat batas minimal pencalonan sebagai peserta di Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
Namun, karena PKPU nomor 9 berhasil dikabulkan oleh MA, Kaesang kini dapat mendaftarkan diri.
Bagi Sugeng, putusan MA kali ini seperti dejavu soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuka ruang bagi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.
Dengan putusan MK tersebut, kakak Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka yang saat itu masih berusia 36 tahun dapat maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dan menjadi pemenang Pilpres 2024.
"Mohon maaf saya harus ungkapkan. Cukuplah sekali yang kemarin. Cukup. Itu mahal betul biaya psikologi sosialnya," tandas Sugeng.
Sumber: rmol
Foto: Anggota Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto/Ist
