DPR Semprot Nadiem: Anggaran Pendidikan Rp 665 T Buat Apa Saja? -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

DPR Semprot Nadiem: Anggaran Pendidikan Rp 665 T Buat Apa Saja?

Selasa, 21 Mei 2024 | Mei 21, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-05-21T15:45:28Z

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang banyak menuai protes belakangan ini. Pada saat rapat dibuka, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf langsung mempertanyakan bagaimana Kemendikbud menggunakan anggaran pendidikan yang besar di APBN.

"Jadi dalam 2 minggu terakhir ramai di mana-mana termasuk maraknya protes kenaikan UKT, kami juga menerima beberapa audiensi sehingga kami lihat isu tidak boleh dibiarkan," kata Dede Yusuf di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/5/2024).

Dede mengatakan DPR ingin Nadiem menjelaskan peruntukan anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan. Dia bilang pemerintah menganggarkan mencapai 20% dari APBN untuk biaya pendidikan. Artinya dengan total APBN sebesar Rp 3.300 triliun, ada sekitar Rp 665 triliun yang digunakan untuk pendidikan.

"Di luar ada asumsi bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN, seandainya APBN kita hampir Rp 3.300 triliun, artinya kalau 20% mestinya di Rp 665 triliun," kata dia. "Ke mana saja anggaran ini?" kata dia.

Dede mengatakan dengan anggaran yang besar itu, mengapa perguruan tinggi saat ini masih perlu untuk menaikan UKT mahasiswa. Untuk itu, Dede meminta menjelaskan penggunaan anggaran yang dikelola oleh Kemendikbud.

"Untuk itu kami meminta pemerintah menjelaskan ke mana sih anggaran Rp 665 triliun ini? Supaya masyarakat paham apa fungsi dari anggaranpendidikandan apa yang akan dilakukan Kemendikbud untuk meredam mahalnya biaya pendidikan," kata dia.

Dede mengatakan seorang pejabat Kemendikbud pernah mengatakan bahwa jenjang perguruan tinggi adalah kebutuhan pendidikan tersier. Namun dia mempertanyakan apakah bonus demografi di Indonesia hanya mau mengandalkan masa sekolah wajib 12 tahun hingga SMA.

"Kami tanya, bukan soal sekunder atau tersier tapi masalahnya apakah bonus demografi ke depan mau kita capai hanya dengan mengandalkan wajib belajar 12 tahun," kata dia.

Mendapat pertanyaan itu, Nadiem mengatakan bahwa dari jumlah itu Kemendikbud hanya mengelola anggaran sebesar Rp 98 triliun. Dia mengatakan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Suharti akan menjelaskan lebih detail mengenai penggunaan anggaran tersebut dalam rapat ini.

Foto: Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim/Net
×
Berita Terbaru Update
close