Kasus korupsi timah yang melibatkan Helena Lim dan Harvey Moeis terus menjadi pusat perhatian publik.
Terlebih setelah adanya aksi penguntitan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah yang memimpin penyelidikan kasus korupsi timah ini.
Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, secara terang-terangan mengungkapkan dugaan adanya sosok purn Jenderal Bintang 4 dengan inisial B yang diduga menjadi pelindung tambang ilegal dan berada di balik aksi penguntitan tersebut.
Dalam akun X (sebelumnya Twitter), Said Didu menyebut bahwa purn Jenderal bintang 4 inisial B ini telah lama mengatur bisnis timah dan nikel.
"Sudah lama ybs 'atur' bisnis timah dan nikel," tulis Said Didu pada Senin, 27 Mei 2024.
"Sudah lama ybs "atur" bisnis timah dan nikel," tambah Said Didu tegas.
Senada dengan pernyataan Said Didu, Iskandar Sitorus, Sekretaris DPP Indonesia Audit Watch (IAW), juga mengungkap dugaan keterlibatan seorang pensiunan jenderal bintang empat dalam korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun.
Iskandar menyebut bahwa jenderal tersebut terlibat dalam mengorganisir aktivitas pertambangan ilegal, termasuk pembelian smelter.
"Ada oknum yang berkuasa, yang sampai punya bintang 4 di pundak, mantan pensiunan, inisial B, itu aja dulu," ujarnya di YouTube Uya Kuya TV dikutip Kilat.com pada Selasa 28 Mei 2024.
Dia menambahkan bahwa jenderal tersebut mengatur pembelian smelter yang melibatkan orang-orang kaya, namun pembelinya sendiri tidak benar-benar kaya.
Lebih lanjut, Iskandar Sitorus menyebutkan bahwa dalam hierarki dugaan korupsi ini, Helena Lim hanya berperan sebagai "keset kaki", sementara Harvey Moeis diibaratkan sebagai "sepatu" di atas keset tersebut.
Selain itu, Robert Bonosusatya alias RBS bertindak sebagai 'kaos kaki'.
"Helena Lim itu hanya keset kaki, di atas keset kaki itu sepatunya Harvey Moeis," katanya lagi.
"Kemudian, Robert Bonosusatya alias RBS bertindak sebagai ‘kaos kaki’," tandas Iskandar Sitorus.
Penangkapan dan investigasi terhadap pelaku utama dalam kasus korupsi ini diharapkan dapat mengungkap jaringan yang lebih luas serta memastikan bahwa semua yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar, diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
Keterlibatan Jenderal Purn dalam kasus ini menunjukkan betapa kompleks dan mendalamnya korupsi di sektor pertambangan, serta perlunya penegakan hukum yang tegas dan transparan.(*)
Sumber: kilat
Foto: Iskandar Sitorus (Tangkap layar YouTube/Intens investigasi)
