Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, blak-blakkan mengenai sosok jenderal purn inisial B yang diduga menjadi bekingan pertambangan ilegal.
Jenderal purn inisial B itu jugalah yang diduga menjadi dalang dibalik aksi penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Febrie Ardiansyah saat ini tengah memimpin penyelidikan kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Said Didu kemudian membeberkan peran sang jenderal purn inisial B dalam pusaran mega korupsi tersebut.
"Sudah lama ybs 'atur' bisnis timah dan nikel," tulisnya melalui Twitter @msaid_didu pada 26 Mei 2024.
Sementara itu menurut Sekretaris DPP Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus, seorang pensiunan jenderal bintang 4 turun tangan dalam kasus korupsi timah yang rugikan negara Rp271 triliun.
“Ada oknum yang berkuasa, yang sampai punya bintang 4 di pundak, mantan pensiunan, inisial B, itu aja dulu,” katanya dilansir dari YouTube Uya Kuya TV pada 18 April 2024.
Mantan jenderal tersebut bahkan disebut bertugas mengatur aktivitas pertambangan ilegal, termasuk pembelian smelter.
“Ini orang yang kita duga mengorganisir sampai terjadi pembelian smelter, smelter ini kan dibeli dari orang-orang yang bener-bener kaya, tetapi pembelinya tidak benar-benar kaya," ucapnya.
Jenderal B juga memegang kekuasaan lebih tinggi dibandingkan Harvey Moeis, Helena Lim, maupun Robert Bonosusatya.
"Helena Lim itu hanya keset kaki, di atas keset kaki itu sepatunya Harvey Moeis. Kemudian, Robert Bonosusatya alias RBS bertindak sebagai ‘kaos kaki’,” jelas dia.
Sementara itu pasca penguntitan Jampidsus oleh Densus 88, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar mengakui ada penjagaan yang melibatkan personel Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Kejaksaan Agung.
Namun, ia menyebut pengamanan tersebut telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk mendukung kegiatan penegakan hukum.
Hal ini berdasarkan Kejagung RI dan TNI yang telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada 6 April 2023.
“Ruang lingkup MoU tersebut ada pada Pasal 7, di antaranya adalah penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, seperti Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dan dukungan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan,” kata Gumilar, dilansir dari info Komandi, 27 Mei 2024. (*)
Sumber: kilat
Foto: Pensiunan jenderal bintang 4 diduga terlibat korupsi timah. (Freepik)
