Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dianggap tidak beretika jika meminta jatah kursi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Permintaan kursi menteri oleh parpol yang tidak berkeringat tentu sangat tidak beretika,” kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/5).
Menurut Jamiluddin, jika PKB dan Nasdem tetap meminta jatah kursi menteri dan bergabung dalam pemerintah Prabowo-Gibran, maka mereka telah mengabaikan pendukungnya dalam Pemilu 2024.
"Parpol tersebut sudah mengabaikan pendukungnya yang sudah all out dalam mendukung capres yang diusung dengan slogan perubahan. Sementara Prabowo dinilai penerus program Jokowi,” kata Jamiluddin.
Sebelumnya, dua partai yang ada di Koalisi Perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni PKB dan Nasdem, sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pernyataan sikap itu sudah disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (24/4).
Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang bertemu dengan Prabowo di Kartanegara VI Jakarta Selatan untuk menyatakan kerja sama dengan koalisi pemerintah.
Situasi tersebut membuat PKS menjadi satu-satunya partai pendukung Anies-Muhaimin yang saat ini masih berada di ambang pintu memasuki koalisi besar atau menjadi oposisi.
Sumber: rmol
Foto: Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/RMOL
