Pengamat politik Rocky Gerung menduga kuat orang toxic yang dimaksud Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak dibawa Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk ke dalam pemerintahan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pasalnya menurut Rocky Gerung, tidak mungkin Luhut mengarahkan telunjuknya ke Partai NasDem, karena hubungannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan perilaku Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sering menjadi bola liar.
"Tapi saya menduga lebih kuat itu yang dimaksud adalah PKB itu, dan dari awal enggak mungkin NasDem karena relasi Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh itu ya bisa dikatakan dengan mudah Surya Paloh itu didiamkan oleh Pak Luhut, tetapi PKB dan perilaku Cak Imin itu justru sering jadi bola liar tuh," ungkapnya.
Namun bagi Prabowo Subianto, PKB sangat penting untuk kabinetnya daripada orang yang bisa dikendalikan Luhut. "Sementara Pak Prabowo berhitungnya bukan orang yang bisa dikendalikan Luhut yang dia perlu, tetapi legitimasi dari sebuah partai yang punya basis sosial, basis massa itu atau disebut aja basis masyarakat sipil dan itu adalah PKB," imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ucapnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5), dikutip dari CNN Indonesia.
Ia mengaku sudah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan masalah pemerintah adalah regulasi yang betentangan dengan kepentingan nasional, dan sekarang banyak yang harus dibenahi.
Luhut mengatakan solusi untuk permasalahan tersebut adalah digitalisasi, karena akan meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan, sehingga dirinya mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," katanya.
Lebih lanjut, ia pun berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi menghambat kemajuan Indonesia.
Sumber: populis
Foto: Pengamat politik Rocky Gerung/Net
