Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) dinilai sudah tidak layak lagi menjabat bendahara negara di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pasalnya, selama menjabat Menkeu di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak berdampak baik pada masyarakat. Meskipun,
Demikian disampaikan Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (8/5).
“Kenapa? Karena kerap kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil Sri Mulyani itu tidak berdampak baik. Tidak berdampak baik pada sektor usaha, pada sektor pekerja, dan tidak menimbulkan geliat ekonomi masyarakat,” ujar Tamil.
Tamil mengatakan, meskipun secara kapasitas Sri Mulyani mumpuni dan ahli di bidang kekuangan, namun tidak lantas dijadikan Menkeu di era pemerintahan Prabowo-Gibran
“Saya terus terang melihat bahwa Sri Mulyani ini tidak profesional sebagai Menkeu. Kenapa? Boleh jadi Sri Mulyani orang yang expert dalam bidang keuangan. Tapi dia tidak boleh saya katakan bukan orang yang tepat menjadi katakanlah Direktur Keuangan di perusahaan yang namanya Indonesia ini,” tegasnya.
Tamil menambahkan, semenjak Sri Mulyani menjabat Menkeu, banyak kebijakan yang tidak layak dikeluarkan oleh seorang menteri negara. Dia mencontohkan salah satunya soal pajak.
“Kita lihat semenjak SMI jadi Menkeunya Pak Jokowi, pajak itu sudah berapa kali dinaikkan? Itu membuat masyarakat dan pelaku usaha resah. Kalau kemudian solusi untuk menaikkan keuangan negara melalui kenaikan suku pajak tentu itu nggak perlu itu ada orang sekelas Menteri yang memikirkan itu ya,” beber dia.
“Artinya apa? Kebijakan sekelas Menteri itu tidak bisa dielaborasi baik oleh Sri Mulyani,” tegasnya.
“Saya boleh katakan tentu di periode kepemimpinan Pak Prabowo nanti tidak tepat jika Sri Mulyani kembali menduduki jabatan sebagai Menkeu,” demikian Tamil.
Sumber: rmol
Foto: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI)/Net
