Pakta pertahanan yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un selama kunjungan di Pyongyang pada Rabu (20/6), semakin membuat Barat khawatir.
Pasalnya, Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif mencakup klausul yang mengharuskan kedua negara saling membantu jika mereka diserang.
Perjanjian tersebut menggantikan perjanjian sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 1961, 2000, dan 2001.
Perjanjian tahun 1961 antara Uni Soviet dan Korea Utara menetapkan intervensi militer otomatis jika salah satu negara diserang. Tetapi pakta itu batal setelah Uni Soviet runtuh.
Adapun perjanjian tahun 2000 tidak mencakup aliansi militer. Oleh sebab itu, perjanjian tahun 2024 ini sangat jelas menandakan kebangkitan sikap Rusia yang lebih positif terhadap Korea Utara.
Kim menyebut kesepakatan tersebut adalah sebagai perjanjian terkuat yang pernah ada antara kedua negara, menempatkan hubungan pada tingkat aliansi, dan berjanji memberikan dukungan penuh terhadap perang Rusia di Ukraina.
Sementara Putin mengatakan bahwa pakta keamanan ini mencerminkan keinginan bersama untuk membawa hubungan ke tingkat yang lebih tinggi.
Meskipun cakupan penuh dari pakta baru ini masih dirahasiakan, hubungan militer yang semakin erat antara Rusia dan Korea Utara telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara Barat mengenai potensi implikasinya terhadap keamanan regional dan konflik yang sedang berlangsung.
Mengutip enam pejabat senior AS, jaringan berita AS mengatakan pemerintahan Biden khawatir Rusia mungkin membantu Korea Utara menyelesaikan langkah-langkah akhir yang diperlukan untuk mengerahkan kapal selam bersenjata nuklir.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan bahwa perang Rusia di Ukraina didukung oleh negara-negara seperti Korea Utara, dia memperingatkan potensi timbal balik yang akan memperparah konflik.
“Kami tentu juga prihatin dengan potensi dukungan yang diberikan Rusia kepada Korea Utara mendukung program rudal dan nuklir mereka," ujarnya sebelum KTT NATO baru-baru ini, seperti dimuat The Guardian.
Kerja sama militer apa pun yang meningkatkan kemampuan Korea Utara dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap sanksi internasional yang dikenakan terhadap negara tersebut, khususnya terkait dengan rudal balistik dan program nuklirnya.
Dengan Rusia yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan PBB, terdapat kekhawatiran yang meningkat bahwa penguatan hubungan ini akan semakin melemahkan kontrol terhadap program senjata Korea Utara.
Pada bulan Maret, Rusia memveto pembaruan panel ahli PBB yang memantau sanksi Korea Utara, sehingga menimbulkan tuduhan bahwa Moskow dan Pyongyang berusaha menghindari pengawasan senjata.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyongyang pada Rabu, 19 Juni 2024/Net
