Sebanyak 13 surat izin dan rekomendasi harus keluar untuk menyelenggarakan balap motor dunia atau MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Presiden Joko Widodo pun mengaku langsung lemas mendengar hal tersebut.
"Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi dalam Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Event di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Padahal menurut Jokowi, surat perizinan dan rekomendasi adalah hal yang sama.
"Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi," kata Jokowi.
Di satu sisi, dari event MotoGP, Jokowi menilai banyak dampak positif mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan perekonomian di NTB.
"Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000," kata Jokowi.
Jokowi pun berharap dengan peluncuran program ini dapat memangkas proses birokrasi yang berbelit.
"Soal digitalisasi ini, harapan saya bukan hanya website layanan, betul-betul memberikan kemudahan urusan, betul-betul memotong birokrasi," harap kepala negara.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Joko Widodo/Ist
