Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso
Monoarfa miris dengan program revolusi mental. Ia melihat adanya
penyelewengan anggaran belanja program prioritas di daerah.
Temuan yang menarik salah satunya yakni pembelian motor trail. Namun ia tak
menyebutkan motor trail merek apa yang dibeli dari anggaran Revolusi Mental.
“Ini yang luar biasa, judulnya adalah mengenai revolusi mental, saya
telusuri terus ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang ada
hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan,” kata Suharso dalam
rapat bersama Komisi XI DPR RI yang disiarkan kanal YouTube Komisi XI DPR
RI.
Tak sampai disitu saja, ternyata ia juga menemukan kalau anggaran yang
seharusnya digunakan untuk menurunkan stunting, malah dipakai untuk
memperbaiki pagar Puskesmas.
@lensartv Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, ada pembelian sepeda motor trail di proposal “revolusi mental”. “Saya bilang ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan gitu," ungkap Suharso. Meski menemukan temuan “aneh”, pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak karena Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki kuasa untuk melakukan penajaman terhadap penganggaran yang diajukan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. #bappenas #ppn #suharsomonoarfa #motortrail #anggaran #kementerian #lembaga #pemda #dpr
♬ original sound - Lensa Indonesia RTV
"Pengalaman waktu saya pertama masuk ke Bappenas saya melihat di (aplikasi)
Krisna, misalnya stunting pada waktu itu saya lihat di Krisna stunting
lokasinya saya zoom terus-terus sampai akhirnya programnya apa. Ternyata
memperbaiki pagar Puskesmas, itu terjadi," tambahnya.
Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna)
digunakan sebagai pengusulan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
fisik pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Dia bilang tidak kuasa atas sejumlah praktik tersebut. Sebab peran
Kementerian PPN/Bappenas sangat terbatas dalam pengalokasian APBN. Sebab itu
menurut dia kewenangan kementeriannya harus diperbaiki.
“Karena pada akhirnya anggarannya tidak di kami, kami alokasi tapi
anggarannya tidak di kami. Jadi kami cuma alokasi,” pungkasnya.
Sumber:
suara
Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monarfa. [Suara.com/Novian]
