Kemunculan Mahkamah Rakyat yang digagas sejumlah tokoh pergerakan, dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menuturkan, pengadilan Mahkamah Rakyat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), beberapa waktu lalu, merupakan gerakan sosial mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi selama dua periode berjalan.
"Ini membuktikan periode kedua Jokowi malah menghadirkan kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinannya," kata Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (27/6).
Menurutnya, perspektif masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi lebih kepada pendekatan hak asasi manusia (HAM), sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan diukur berdasarkan asas kemanfaatannya terhadap masyarakat luas.
"Namun ia gagal menunjukkan kepemimpinan yang baik dan pengelolaan kekuasaan termasuk pengelolaan keuangan," sambungnya menegaskan.
Dari sejumlah masalah yang diungkap pada peradilan Mahkamah Rakyat, Efriza mendapati persoalan kebebasan berpendapat hingga kesejahteraan terhadap pekerja atau buruh, lantang disuarakan.
Dia juga mendapati tuntutan Mahkamah Rakyat terhadap Jokowi atas janjinya menuntaskan kasus HAM masa lalu juga belum dituntaskan hingga periode kedua pemerintahannya nyaris habis.
"Jokowi telah menghadirkan wajah pemerintahan yang babak belur, dari sisi kemunduran demokrasi, kemerosotan etika dan moral, dan kegagalan pengelolaan kepemimpinan dan keuangan," demikian Efriza menambahkan.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Joko Widodo/Net
