Konsesi tambang pemerintah untuk organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan bukanlah bentuk kompensasi politik dari Pilpres 2024.
Anggapan tersebut memang menyeruak lantaran ormas keagamaan dianggap ikut berjasa dalam pemenangan paslon yang didukung Presiden Joko Widodo, yakni Prabowo-Gibran. Salah satu ormas yang jadi sasaran isu ini adalah Nahdlatul Ulama (NU).
Namun demikian, tokoh NU sekaligus Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah membantah rumor tersebut. Ia menyatakan, pemerintahan Jokowi sudah lama ingin memberikan konsesi tambang ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Tidak (bukan kompensasi). Sudah lama itu, dari 2020-2021 sampai Kongres Nasional di Jakarta kemudian dilanjut di Babel (Bangka Belitung), itu (konsesi tambang untuk ormas) terus dibicarakan,” kata Ikhsan dalam diskusi daring bertajuk Ormas Agama Urus Tambang Buat Apa?, Sabtu (8/6).
Konsesi tersebut juga hasil dari buah pikiran kedua belah pihak, bukan semata-mata dari Presiden Jokowi maupun PBNU.
“Pak Jokowi juga memberikan sinyal seperti itu dan dari ormas juga menangkapnya untuk kebaikan dan kemaslahatan,” sambung Ikhsan.
Ikhsan berpandangan, pemberian konsesi tambang kepada ormas keagaaman dan pihak swasta tidak berbeda. Keduanya sama-sama mempunyai bagian yang concern terhadap pertambangan.
“Ormas juga punya sayap-sayap yang mumpuni untuk menata kelola pertambangan,” pungkasnya.
Selain Ikhsan, hadir dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna; Tokoh Agama/Rohaniwan, Romo Benny Susetyo; dan Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmi Rady.
Sumber: rmol
Foto: Tokoh NU sekaligus Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah/Net
