ISTANA kabarnya akan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil diusung oleh Golkar, Gerindra, PAN dan Demokrat.
Dari sisi tiket, lebih dari cukup. Peluang menang? Belum! Kenapa? Karena masih ada Anies Baswedan.
Tidak mudah bagi Ridwan Kamil untuk mengalahkan Anies. Sebagai incumbent, Anies saat ini punya elektabilitas hampir tiga kali lipat dari Ridwan Kamil. Apalagi jika Anies diusung oleh PKS, partai pemenang pemilu di Jakarta.
Untuk menang dari Anies, Ridwan Kamil mesti ambil PKS. Ambil PKS adalah cara jitu dan akurat untuk melumpuhkan Anies. Sebab, konstituen PKS adalah para pendukung militan Anies, dan cukup solid dalam kerja politiknya. Jika PKS usung Ridwan Kamil, Anies lumpuh. Bahkan besar kemungkinan tidak akan maju di Pilgub Jakarta.
Bagaimana cara Ridwan Kamil ambil tiket dari PKS? Ini yang sedang ramai dan jadi rumor di publik. Para tokoh sedang "ngerumpi" soal ini.
Apa yang akan dilakukan Ridwan Kamil untuk bisa ambil tiket dari PKS? Dengan menggunakan tangan istana Ridwan Kamil bisa menawarkan kepada PKS: "Tiga godaan sekaligus".
Pertama, tawarkan masuk koalisi pemerintahan 2024-2029. Mungkin diberi jatah kursi menteri plus komisaris BUMN. Ini misalnya. Bagi parpol, tawaran semacam ini pasti menggoda. Tapi, belum tentu bagi PKS.
Yang pasti, ini yang gak kalah pentingnya. Siapa pun dan partai mana pun yang bergabung dengan koalisi pemerintah, akan aman dan tidak menghadapi berbagai hambatan yang seringkali sangat merepotkan. PKS sudah dua periode jadi oposisi. Sangat kerepotan. Maka, tawaran untuk bergabung dengan penguasa, tentu akan jadi godaan tersendiri.
Kedua, cawagub yang akan dampingi Ridwan Kamil, diserahkan ke PKS. Silahkan PKS memilih siapa kader yang disiapkan untuk mendampingi Ridwan Kamil sebagai cawagub. Jika cawagub diserahkan ke PKS, ini memang jatah minimalnya PKS sebagai partai pemenang. Suatu bentuk "godaan" yang logis. Strategi yang tepat.
Dengan memasangkan Ridwan Kamil dengan kader PKS, maka Anies akan otomatis ditinggalkan. Langkah Anies ke Pilgub Jakarta kemungkinan besar akan tamat. Alias kelar! Inilah yang diinginkan oleh pihak istana.
Bagaimanapun, Anies tetap dianggap sebagai ancaman politik bagi mereka di masa depan. Karena itu, harus dijegal. Anies jangan sampai maju ke Pilgub DKI. Caranya? Ambil PKS. Itu saja. Simpel! Pasangkan Ridwan Kamil dengan kader PKS.
Ketiga, dengan mengusung Ridwan Kamil, logistik aman. Didukung istana, Ridwan Kamil punya logistik tak terbatas. Instrumen untuk bertanding lebih lengkap. Pasti, jauh dari kemampuan finansial yang dimiliki Anies dan timnya. "Baina sama' wa sumur". Jauh sekali. Tidak sebanding. Sama sekali bukan tandingannya.
Kekuatan logistik inilah yang bisa menjadi tawaran ketiga agar PKS bersedia mengusung Ridwan Kamil.
Mungkin juga akan ada tawaran keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Penguasa punya segalanya. Termasuk untuk mengkompensasi dana kampanye pileg dan pilpres PKS kemarin. Bagi penguasa, ini mah urusan kecil. Bahkan sangat kecil. Yang pasti, daya tawar PKS kali ini cukup tinggi.
Publik pasti penasaran: apakah PKS akan tetap memilih Anies sebagai cagubnya di Jakarta? Konsekuensinya, PKS tidak masuk koalisi istana bulan Oktober nanti. Oposisi lagi... oposisi lagi... cukup berat.
Atau akankah PKS bergabung dengan istana dengan ikut mengusung Ridwan Kamil? Jika ini jadi pilihan, apakah ada dampak serius terhadap konstituen PKS yang notabene lebih menginginkan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. PKS tentu punya jawaban dan kalkulasi politiknya sendiri.
Jelang pendaftaran Agustus nanti, publik akan tahu apa jawaban PKS. Tetap konsisten mengusung Anies? Atau pindah ke gerbong Ridwan Kamil untuk bergabung dan memulai hidup baru bersama koalisi istana.
OLEH: TONY ROSYID
Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
