INTINYA 'ora ono duwite', 'teu boga duit', tidak punya uang. Buat apa memaksakan pindah Ibu Kota hanya sekedar untuk memenuhi ambisi. Jokowi juga akan selesai masa jabatannya, maka program besar dengan dana minim ini tidak akan ada yang mengawal. Siapapun Presiden berikut dipastikan ogah-ogahan untuk mengerjakan proyek yang buang enerji, buang perhatian dan tentu saja buang uang. Buang anak Jin.
Hanya 'bim salabim' dengan menarik kembali dana timah yang dikorupsi, uang pajak yang dicuci, Asabri, BLBI, Food Estate, beli pesawat bekas dan lainnya, maka harapan menjadi terbuka. Seribu trilyun rupiah lebih telah amblas dirampok rezim. Jokowi memang ahli dalam menciptakan monster-monster korup di kandang pemerintahannya. Tanpa membereskan korupsi maka IKN tidak akan berhasil.
IKN adalah kandang baru yang disiapkan dengan modal awal kemangkrakan sebesar 70-an trilyun. Jika dilanjutkan maka trilyun demi trilyun akan membakar hutan. Menjadi tumpukan kerugian negara. Proyek yang dikerjakan tanpa kesepakatan dan kemauan rakyat bakal terkutuk.
Tiga kutukan besar atas IKN Penajam, yaitu :
Pertama, kutukan menipu dengan seolah-olah mendapat persetujuan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi boneka meneriakkan "setujuuu" dengan pijatan 'remote control' istana. Sulit menyebut hal ini tidak berbiaya. Biasanya saling membahagiakan.
Kedua, kutukan tidak bersih beragama. Dunia mistik masuk dalam proses awal peresmian. Ada air kendi dan tanah keramat. Kesaksian Paranormal menyaksikan kehadiran mahluk halus. Jokowi pun harus bermalam di tenda dengan duduk bersarung. Bagi muslim hal seperti ini namanya musyrik.
Ketiga, kutukan membunuh mantan. Jakarta dianiaya dengan akan "melego" bangunan pemerintah serta cepat-cepat mencabut status Ibu Kota. Diproduk UU Daerah Khusus Jakarta. Jakarta hendak ditenggelamkan, hanya hipokritnya justru Kaesang 'anak raja' direkayasa untuk jadi Wagub. Preseden buruk Gibran bin Jokowi ditiru. Gibran dibantu MK, Kaesang ditolong MA.
IKN bakal menjadi "legacy" Jokowi terburuk di penghujung masa jabatan. Puncak dari prestasi perusakkan bangsa. Indonesia rugi besar memiliki Presiden bernama Joko Widodo. Agar kerugian tidak semakin membesar, maka harus cepat batalkan IKN. Dari berbagai segi IKN ini buruk, berbahaya dan gila.
Ketika opsi "crowdfunding" dilempar, maka dunia tertawa terbahak-bahak. Ingin punya '"Smart Metropolis City" caranya dengan mengedarkan kencleng. Abhioday Sidodia di TFI Global membuat tulisan dengan judul menarik "Indonesian wants to build a new capital city. Problem is, it doesn't have money". John Mc Beth dalam Asia Times menyatakan "Indonesia's new capital on shaky financial ground".
Rasanya yang paling menyakitkan olok-olok Aisyah Llowellyn dari Aljazeera dengan tulisan "Crowdfunding a capital : Indonesia is unusual pitch raises eyebrows". Melempar sesuatu yang tidak biasa yang membuat alis mata terangkat. Sungguh memalukan.
Jakarta sebenarnya masih layak menjadi Ibu Kota. Di samping Kota paling besar juga berfasilitas lengkap serta memiliki nilai historis. Di sini Republik Indonesia diproklamasikan. Wajib untuk dipertahankan. Jika dilepas, maka sebaiknya kembali pada penyatuan Jabar, Jakarta dan Banten. Dahulu namanya Negara Pasundan.
Aroma mangkrak bahkan gagal sudah terasa, karenanya sudahlah, batalkan saja IKN. Ini jalan yang paling selamat. Jika dipaksakan juga, maka Jokowi harus bertanggungjawab. Segera tangkap Jokowi dan kroninya, adili dan tuntut segala kerugian akibat sikap bandel dan tidak punya rasa salah tersebut. (*)
Oleh: M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
