Sosok Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI) Felicitas Tallulembang belum lama ini ramai jadi perbincangan publik.
Bagaimana tidak, Felicitas Tallulembang disebut sebagai akar masalah Muhammadiyah tarik dana sebesar Rp15 triliun dari BSI.
Tentu hal ini terjadi diduga lantaran Felicitas Tallulembang mendapat jabatan di BSI bukan melalui kompetensi, melainkan dari jalur politik.
Begitu juga dengan eks Komisaris Independen Arief Rosyid yang berhasil menjabat sebelum Felicitas lewat jalur yang sama.
Seperti diketahui, Arief Rosyid merupakan eks Komisaris Independen BSI yang dilantik pada 1 Februari 2021 silam.
Yang mana, Arief sempat memberikan kata sambutan di forum BSI setelah pengangkatan dirinya sebagai Komisaris Independen.
“Komisaris Independen Bank BSI, M. Arief Rosyid Hasan memberikan sambutannya,’ jelas di-caption akun X @syariahyuk yang dilansir Kilat.com, Kamis 20 Juni 2024.
“Dalam acara Launching Digitalisasi Ekosistem Masjid di Provinsi Aceh,” lanjutnya.
Namun, dirinya digantikan oleh kader Gerindra setelah banting setir untuk mendukung penuh Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BSI, Arief diketahui sempat berlayar di kancah politik saat Pilpres 2019 silam.
Yang mana, saat itu dirinya merupakan Wakil Direktur Milenial Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
Lebih lanjut, sosok Felicitas yang menggantikan Arief ini mempunyai kesamaan yang jelas.
Seperti yang diketahui, mereka berdua berhasil menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat jalur politik.
Hal itu didukung dengan latar belakang kedua tokoh tersebut yang berprofesi sebagai dokter.
Jelas, latar belakang yang mereka miliki tidak sesuai dengan kompetensi sebuah perusahaan yang bergerak di ranah perbankan.
Oleh karena itu, nama Anggota DPR RI Felicitas ini turut dicecar publik lantaran menyebabkan perselisihan dengan Muhammadiyah.
“Indonesia sedang dicoba untuk dibawa kembali ke zaman feodal,” cuit @Parahbeneryak yang dihimpung Kilat.com dari sumber berbeda.
“Dimana penguasa membagikan posisi2 penting ke para bangsawan dan keluarga kerajaan dengan jaminan kesetiaan dari mereka,” lanjutnya.
“Masalahnya penunjukan itu berlandaskan nepotisme dan bukan orang yg berkopetensi di bidang nya,” ketik @imanullah.
“BUMN sekarang lagi ngeri-ngerinya bagi2 jabatan komisaris,” lanjutnya. (*)
Sumber: kilat
Foto: Arief Rosyid Hasan (instagram.com/ariefrosyid.id)
