Empat orang dicegah bepergian ke luar negeri terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang yang disidik KPK.
Empat orang yang dicegah ke luar negeri oleh KPK terkait korupsi di Pemkot Semarang dipastikan sudah berstatus tersangka.
Dari empat orang yang dicegah ke luar negeri, 2 diantaranya penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta.
Dari informasi mereka yang dicegah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita.
Suami Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri, dari Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, Martono dan Rahmat U. Djangkar, swasta.
KPK telah mengeluarkan SK Nomor 888 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas sama empat orang.
"Dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 17 Juli 2024.
Diketahui, ada tiga kasus dugaan korupsi yang diusut penyidik KPK di lingkungan Pemkot Semarang.
Ketiga kasus yang diusut KPK di Pemkot Semarang, pertama dugaan korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2023 - 2024.
Kedua, perkara dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang.
Ketiga, penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan jika KPK telah menetapkan tersangka. Namun Tessa tak menjelaskan siapa para tersangka.
Tessa juga menjelaskan jika penggeledahan di Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita terkait tiga kasus tersebut.
"Semoga pada saat kegiatan tersebut selesai, mungkin beberapa hari atau minggu ke depan teman-teman akan diberikan update lagi," kata Tessa. (*)
Sumber: kilat
Foto: Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. (Pemkot Semarang)
