Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2017.
Raihan WTP ini melanjutkan prestasi Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan.
Predikat ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta berhasil melebihi target pendapatan daerah Tahun Anggaran (TA) 2023.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, raihan ini merupakan hasil kerja keras, konsistensi, keseriusan, dan kebersamaan kerja lintas jajaran di Pemprov DKI Jakarta.
Dia mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 secara profesional.
"Penghargaan ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholders sebagai wujud kesungguhan jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel," ujar Heru Budi Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7).
Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau 100,57 persen melebihi rencana yang ditargetkan sebesar Rp70,66 triliun, yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Pendapatan Transfer, dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Selain itu, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp66,77 triliun atau mencapai 92,55 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp72,14 triliun, dengan komponen Realisasi Belanja Operasi, Realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.
"Upaya yang telah kami lakukan masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saya mengharapkan bimbingan, saran, dan masukan yang membangun dari BPK RI," pungkas Heru.
Sumber: rmol
Foto: Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono/RMOL
