Penegakkan hukum Era Presiden Joko Widodo dinilai tidak memberikan keadilan, karena dalam penanganan kasus judi online yang ditindak hingga saat ini cuma pelaku dari masyarakat kalangan bawah.
Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) Efriza menilai, pengungkapan pelaku judol seharusnya tidak melihat dari kelas sosialnya.
"Ini menunjukkan tidak adanya keadilan dan ketidakseriusan pemerintah. Pemerintah lebih cepat menindak masyarakat kelas bawah, bahkan mengungkapkan identitasnya," ujar Efriza kepada RMOL, Rabu (3/7).
"Ketidakadilannya, kenapa para pejabat dilindungi, bahkan tidak diungkapkan namanya, ini malah menunjukkan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah," sambungnya.
Dia memandang, penanganan kasus judol yang dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden Joko Widodo, malah menampakkan institusi negara melindungi para pejabat dan orang kaya.
"Jika ini dibiarkan, yang terjadi adalah krisis kepercayaan masyarakat kepada berbagai institusi negara seperti penegak hukum maupun institusi politik," tuturnya.
Lebih lanjut, pengamat politik dari Citra Institute itu meyakini persepsi masyarakat bakal negatif ke pemerintah apabila penegakkan hukum yang berlaku saat ini tidak diperbaiki.
"Jika dibiarkan yang hadir adalah keresahan masyarakat karena ketidakadilan perilaku dan tindak laku dari institusi negara," demikian Efriza menambahkan.
Sumber: rmol
Foto: Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) Efriza/Net
