Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah kini jadi sorotan.
Imbas rasa kecewa, masyarakat turut menyoroti Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang berjuang bela warga Wadas dari perampasan tanah.
Ketua PP Muhammadiyah Dr. H. M. Busyro Muqoddas, M.Hum. aktif memperjuangkan warga Wadas dan Pakel untuk memperjuangkan tanah mereka dari proyek tambang pada tahun 2023.
Tidak hanya itu, Busyro Muqoddas juga tidak segan aktif mendampingi warga Wadas mempertahankan tanah mereka dari perusakan lingkungan oleh sejumlah perusahaan.
"PP @muhammadiyah akhirnya menerima konsesi tambang pemerintah.
Mari kilas balik tahun 2023, di mana Ketua PP Muhammadiyah Dr. H. M. Busyro Muqoddas, M.Hum. aktif perjuangkan warga Wadas dan Pakel untuk memperjuangkan tanah mereka," tulis @bukupembaharu dikutip Kilat.com pada Senin, 29 Juli 2024.
Lebih lanjut, akun X tersebut mengenang perjuangan Busyro dalam membantu warga biasa dan menjaga lingkungan dari kemungkinan perusakan.
"Tidak hanya berorasi di fodium, Ketua PP @Muhammadiyah Busyro Muqoddas ikut menemani warga Wadas yang memperjuangkan tanah mereka," imbuhnya.
Tentu hal tersebut membuat warganet ikut prihatin.
"Redup sudah cahaya sang surya, tertutup debu batubara," tulis @Kop15ac***.
"Apakah itu menguntungkan mrk atau ga, itu aja sih," balas @Valhall***.
"Kalian yg menolak cuma disenyum2in sama Mr Muhadjir," ungkap @FachSetia***.
"Pak busryo biasanya keras soal beginian kok sekarang ga kedengeran suaranya, kalah suara atau juga setuju?" tanya @sast***.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil konsolidasi nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli 2024, organisasi keagamaan Muhammadiyah menerima tawaran dari pemerintah untuk mengelola pertambangan di Indonesia.
Hal tersebut berdasarkan keputusan strategi perserikatan, keumatan, dan kebangsaan hasil konsolidasi di atas.
Dilansir Kilat.com dari laman Antaranews pada Senin 29 Juli 2024, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah menunjuk Prof Muhadjir Efendy sebagai ketua pengelolaan tambang.
Haedar menegaskan, penunjukkan Muhadjir Efendy bukan karena statusnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tetapi karena beliau adalah ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah.
Muhammdiyah juga telah menyusun tim pengelola tambang di antaranya Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.(*)
Sumber: kilat
Foto: Ketua PP Muhammadiyah Dr. H. M. Busyro Muqoddas, M.Hum saat perjuangkan warga Wadas dan Pakel. (Kolase Twitter/ @bukupembaharu)
