%20dan%20Ketua%20Umum%20PP%20Muhammadiyah%20Haedar%20Nashir.jpg)
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menyatakan untuk menerima konsesi izin pertambangan yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu mana wilayah tambang yang akan dikelola Muhammadiyah?
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memang belum mengukap secara detail tambang apa atau dimana yang akan dikelola oleh Muhammadiyah nanti. Namun sejauh ini kemungkinan besar pihaknya akan mengelola tambang batu bara.
"Memang itu [batu bara] sementara yang kami terima. Dari peraturan pemerintahnya juga menyebut gitu, Peraturan Pemerintah 25/2024 juga menyebut itu," ujar Mu'ti seusai konsolidasi nasional di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
Kendati demikian, Mu'ti bilang masih akan menunggu instruksi resmi dari pemerintah. Pembicaraan dengan Presiden dan menteri terkait pun akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan.
"Itu yang belum [wilayah tambang] karena itu juga termasuk nanti yang kami akan bicarakan dengan pemerintah. Terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," ungkapnya.
Terkait dengan pembentukan badan usaha khusus, Mu'ti mengatakan juga akan segera berproses. Pembentukannya nanti bersama dengan tim pengelolaan tambang yang sudah dibentuk.
Namun memang dia bilang selama ini Muhammadiyah sudah memiliki pedoman tentang pembentukan badan usaha milik Muhammadiyah. Ada dua yakni amal usaha Muhammadiyah yang non profit dan badan usaha milik Muhammadiyah yakni unit-unit bisnis yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan di bawah perserikatan dan amal usaha Muhammadiyah.
"Jadi kalau kami nanti mengelola tambang ini akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insya allah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," tandasnya.
"Waktunya kapan nanti akan kita sampaikan kemudian bersama dengan tim yang kami sudah putusakan dan segera kami tetapkan dalam surat keputusan PP Muhammadiyah," imbuhnyaa.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa semua pengurus wilayah organisasi yang ada di 35 provinsi setuju terkait pengelolaan izin usaha pertambangan ini. Berbagai masukan pun telah disampaikan seluruh pengurus wilayah mengenai hal itu.
"Jadi semuanya bersetuju tapi mereka juga memberikan masukan-masukan tadi, yang menyangkut lingkungan hidup, yang menyangkut kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga agar tetap bisa menjaga persatuan lingkungan sosial setempat. Jangan sampai usaha tambang menimbulkan disparitas dan konflik sosial," kata Haedar.
Sumber: suara
Foto: Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (kiri) dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) saat memberi keterangan pada wartawan. [Hiskia/Suarajogja.id]
