Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mengomentari pernyataan politisi Partai Gerindra Jusuf Hamka.
Jusuf Hamka yang diwacanakan mendampingi Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024, menyebut transportasi hingga biaya kesehatan seharusnya disubsidi oleh pemerintah.
Jusuf Hamka mengatakan hal tersebut karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mencapai Rp 96 triliun.
Mendengar pernyataan tersebut, Said Didu memperingatkan Jusuf Hamka mengenai posisinya di lingkungan dinasti politik.
Menurut tokoh yang juga dikenal sebagai pegiat media sosial itu, siapa pun tidak akan memiliki kewenangan jika hanya menjadi wakil gubernur.
Dalam hal ini, Said menyebut akan sulit bagi Jusuf Hamka mengatur daerah yang dipimpinnya apabila menjadi wakil gubernur Kaesang Pangarep.
"Jadi Wagub (apalagi wagubnya Kaesang) tdk punya kewenangan apapun," tulisnya di akun Twitter @msaid_didu pada 14 Juli 2024.
Sebelumnya, Jusuf Hamka diusulkan untuk mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024.
Menurtnya, saat itu ia diberi pertanyaan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tentang bagaimana solusi mengatasi macet, sampah, hingga banjir di Jakarta.
Pria yang akrab disapa Babah Alun itu mengaku sempat tidak percaya ketika diamanahkan untuk bertarung di Pilakada Jakarta 2024.
"Saya cuma bilang, 'ini gak salah pak?'," ujarnya.
Namun, saat itu Airlangga meyakinkannya bahwa keputusan ini merupakan perintah partai politik hasil keputusan bersama.
Meski begitu, Jusuf Hamka mengingatkan Airlangga Hartarto bahwa dirinya tidak memiliki pasokan logistik untuk memenangkan hati rakyat.
"Saya menjanjikan kesejahteraan," ujarnya. (*)
Sumber: kilat
Foto: Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu/Net
