Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dianggap merugikan WIKA hangat diperbincangkan.
Said Didu sebut ada beberapa pejabat negara yang berhak bertanggung jawab atas kebijakan proyek kereta cepat.
Umum diketahui, WIKA mengalami kerugian sebesar Rp7,13 triliun dalam periode 2019-2023.
Kerugian WIKA akibat proyek kereta cepat
Dirut PT Wijaya Karya, Agung Budi Waskito mengatakan perusahaan harus menerima beban bunga yang tinggi.
Berdasarkan laporan databox, WIKA alami kerugian mencapai 11,860% hanya dalam waktu 1 tahun.
Tak tanggung-tanggung, biaya proyek kereta cepat Whoosh menelan anggaran Rp6,1 triliun.
"Kita itu memang paling besar dalam penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dari penyertaan sudah Rp6,1 triliun," kata Agung Budi Waskito saat RDP pada Senin, 08 Juli 2024.
Netizen juga mempertanyakan dasar hukum Indonesia soal pertanggung jawaban.
"Mau tanya, dalam hukum Indonesia, pertanggungjawabannya dalam bentuk apa ya...," tulis akun X @heryant9612407***.
Said Didu sebut pejabat negara ini harus bertanggung jawab
Melalui akun X-nya @msaid_didu, setidaknya ada 4 pejabat negara harus bertanggung jawab.
"Pejabat yg bertanggung jawab thdp kebijakan Kerugian Kereta Api Cepat, Presiden Jokowi, Menko Marinvest : LBP, Mantan Menteri BUMN : RMS, Menteri BUMN," ucap Said Didu dikutip kilat.com dari akun X @msaid_didu pada Sabtu, 13 Juli 2024.
Tercatat pada 2022, WIKA mengalami kerugian Rp59,6 miliar karena pembangunan kereta cepat.
Angka itu mengalami pembengkakan setahun kemudian tepatnya pada 2023 lalu menjadi Rp7,13 triliun.
Bukan hanya WIKA, ternyata Said Didu beberkan kerugian juga dialami oleh PT KAI.
"Selain PT KAI yang rugi, ternyata WIKA juga rugi besar karena proyek kereta api cepat," ujarnya.(*)
Sumber: kilat
Foto: Said Didu ungkap polemik kereta cepat (X @said_didu dan instagram @keretacepat_id)
