Sudirman Said: Momentum KPK & Pemerintahan Baru Melakukan Perbaikan dalam Pemberantasan Korupsi

Sudirman Said, salah satu peserta calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan apresiasi kepada para pendaftar seleksi Capim KPK. Hal ini menunjukkan masih banyak warga negara yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam pemberantasan korupsi.

Panitia Seleksi Capim KPK telah mengumumkan sebanyak 236 orang (71%) dari 318 pendaftar Capim KPK dinyatakan lolos seleksi administrasi, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014-2016 ini.

Sudirman Said menilai, daftar peserta seleksi Capim KPK merupakan daftar orang-orang baik di Indonesia sekaligus yang mempunyai niat baik, integritas, dan semangat juang bagi Republik.

"Apresiasi setinggi-tingginya niat mereka untuk menyempurnakan kinerja KPK demi perbaikan ekonomi dan reputasi Indonesia di mata dunia. Ini adalah daftar warga negara yang menyatakan niat baiknya, untuk berbakti dalam usaha memperbaiki kehidupan bernegara," ujar Sudirman, Rabu (24/7/2024).

Sudirman juga menggarisbawahi bahwa di setiap situasi dan masa selalu ada ruang untuk perbaikan. Selain itu, kata dia, saat inilah waktunya KPK melakukan perbaikan sekaligus menjadi momentum baik bagi pemerintahan baru untuk melakukan perbaikan di bidang penanggulangan korupsi.

"There is always a room  for improvement [selalu ada ruang untuk perbaikan]. Di setiap langkah dan tindakan selalu ada ruang untuk perbaikan. Para capim KPK yang nantinya terpilih akan menjadi mitra pemerintah dalam melakukan berbagai perbaikan."

Selanjutnya, dia berharap agar langkah dan seleksi tahap berikutnya dapat berjalan lancar, transparan, obyektif, dan berbasis meritokrasi sehingga terbentuk tim atau pimpinan yang dapat membawa angin segar bagi kinerja KPK yang lebih baik.

"Sehingga siapa pun yang terpilih [sebagai pimpinan KPK], mereka adalah putra-putri terbaik yang dibutuhkan negara untuk berkontribusi dalam mewujudkan janji kemerdekaan secepat-cepatnya," tuturnya.

Dia menjelaskan, pemberantasan korupsi, di samping merupakan upaya penegakan hukum, juga merupakan ikhtiar untuk mempercepat kemakmuran, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan pada akhirnya mewujudkan keadilan sosial. "Ini menjadi tugas kita bersama, para penyelenggara negara dan warga negara keseluruhan," tegas Sudirman.