Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 diminta untuk menindaklanjuti isu yang beredar di tengah masyarakat perihal adanya dugaan penyelewengan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Meski begitu, persoalan sengkarut visa hingga kuota haji pun harus tetap ditelusuri lebih jauh oleh Pansus Angket Haji di DPR RI.
Begitu disampaikan Penggagas Indonesia Bersih (KIB) Adhie Massardi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (6/8).
“Menurut saya perlu juga untuk diagendakan, ini kan nanti akan bergulir, mungkin nanti temen-temen di DPR akan mempertanyakan soal isu yang bekembang di masyarakat bahwa dana haji itu sebagian ‘tercecer di jalan tol’,” kata Adhie.
Mantan jurubicara Presiden Gus Dur ini merasa heran jika bergulirnya Pansus Angket Haji 2024 justru mendapat penolakan oleh ormas sekaliber Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Jadi, jangan pagi-pagi sudah ribut menolak Pansus. Apalagi itu datangnya dari PBNU. Nah menurut saya ini sangat tidak elok,” ujarnya.
Menurut Adhie, ormas besar seperti PBNU maupun Muhammadiyah sedianya mendukung pembentukan Pansus Haji yang tengah bergulir di Senayan tersebut. Itu semata-mata untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik lagi ke depannya.
“Sehingga tujuannya kan membenahi mekanisme perhajian di Indonesia yang setiap tahun tuh menimbulkan masalah. Ada yang orang seharusnya berangkat tapi tidak berangkat. Ada yang dapat fasilitas ada yang enggak. Kurang transparan lah soal haji itu,” tuturnya.
Atas dasar itu, ia menduga bahwa ada pihak-pihak yang gerah hingga melakukan politik devide et impera atau adu domba PBNU dengan PKB yang notabene sama-sama umat Islam dan Nahdliyin.
“Jadi, yang takut dana haji itu terungkap untuk tidak mengadu domba umat Islam. Apalagi sesama Nahdliyin, PBNU dan PKB. Saya sih berharap teman-teman di PBNU dan PKB paham bahwa kita sedang diadu domba,” demikian Adhie.
Sumber: rmol
Foto: Adhie Massardi, Muhaimin Iskandar, Yahya Cholil Staquf tahun 2001/Ist
