Akhirnya Paslon Porno (Pramono-Rano Karno) yang Dipilih Mak Banteng di Pilkada Jakarta -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Akhirnya Paslon Porno (Pramono-Rano Karno) yang Dipilih Mak Banteng di Pilkada Jakarta

Kamis, 29 Agustus 2024 | Agustus 29, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-08-29T05:23:08Z

Fixed! Akhirnya Anies Baswedan tidak dicalonkan PDIP. Abah hanya di PHP oleh Partai Banteng Moncong Putih.

Mak Banteng atau Megawati, selaku Ketua Umum PDIP menetapkan Paslon PORNO, Yakni Pramono dan Rano, sebagai Paslon Cagub Cawagub yang diusung dalam Pilkada Jakarta. Paslon yang sebenarnya masih kelanjutan rezim Jokowi.

Pramono Anung, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Jokowi. Entah, tinggal 2 bulan Jokowi lengser, apakah Pramono akan mundur atau ajukan cuti.

Pramono adalah Sekjen legendaris PDIP. Sebelum era Tjahyo Kumolo dan Hasto Kristiyanto, Pramono adalah tangan kanan Megawati. Pernah berseteru dengan Kwik Kian Gie.

Dua pilihan yang sama sama tak elok. RK-Suswono (RAWON) diusung KIM Plus, kepanjangan tangan politik rezim penguasa. PORNO (Pramono – Rano) diusung PDIP yang juga bagian dari rezim Jokowi, hanya berubah oposisi karena pecah kongsi. Bukan karena membela rakyat.

Sementara Calon independen Dharma Pongruken, hanya calon boneka. Pelengkap untuk Pilkada antisipasi kotak kosong, yang akhirnya berubah dinamikanya pasca putusan MK.

Ada yang menyeru Golput, tapi tetap datang dengan mencoblos semua kertas suara di TPS agar rusak. Alasannya, agar kertas suara tak dimanfaatkan untuk curang.

Padahal, kalau alasannya cuma ini, mudah saja menyetok jutaan rim kertas suara, sebagian saja yang di tempatkan di TPS. Artinya, datang ke TPS untuk mencoblos semua Paslon agar kertas suara rusak, adalah kerjaan yang sia-sia, mubazir. Klo mau curang, bukan di TPS tempatnya.

Kertas suara juga bisa dipersiapkan di tempat lain. Telah siap dicoblos dengan coblosan Paslon tertentu. Seperti modus saat Pemilu dan Pilpres yang lalu.

Sebaliknya, tetap datang ke TPS sama artinya melegitimasi Pilkada dan harus menerima hasilnya. Jadi, nanti tidak boleh protes pada hasil Pilkada, apalagi kalau kalah teriak curang.

Cara menghukum para elit politik dan oligarki yang setimpal atas kolusi dan pengkhianatan mereka, bukan dengan datang ke TPS dan mencoblos surat suara semua paslon. Tapi, bikin sepi TPS dengan tidak datang ke lokasi TPS.

Selanjutnya, mempersiapkan gerakan rakyat untuk deklarasi tidak menerima apapun hasil Pilkada, karena tidak pernah terlibat didalamnya. Jika langkah ini yang ditempuh, baru keren. Bukan malah rela menjadi kerbau yang dicucuk hidungnya, masuk ke bilik suara. [].

Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
×
Berita Terbaru Update
close