Sekretaris Kabinet Pramono Anung resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P itu maju bersama Rano Karno usai ditunjuk secara langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Meski begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata punya andil dalam langkah Pramono menuju Jakarta 1.
Sempat menolak
Pramono mengaku, dirinya sempat menolak maju pada Pilkada Jakarta 2024 usai tahu akan diusung PDI-P.
"Kalau mau jujur yah saya sebenarnya terus berusaha untuk tidak maju (Pilkada Jakarta), terus berusaha untuk tidak maju, finalnya baru kemarin sore (Selasa, 27 Agustus 2024)," ungkap Pramono di kediamannya di daerah Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2024).
Pada akhirnya Pramono tak bisa menolak mandat yang disampaikan secara langsung oleh Megawati kepadanya.
"Saya bertemu ibu Mega, ibu Mega menyampaikan 'Pram final'. Karena amanah ini saya bilang sama beliau 'Mbak, baik bismilah saya maju sama Rano, saya minta doa restunya'," jelas pria yang akrab disapa Pram itu.
Minta izin ke Jokowi
Usai ditunjuk untuk maju Pilkada Jakarta, Pramono mengaku langsung berkomunikasi dengan Presiden Jokowi untuk meminta izin.
Presiden Jokowi disebut tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Pramono.
"Saya berkomunikasi, duduk berdua setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak," ujar Pramono.
Setelah itu, Kepala Negara mengizinkan Pramono untuk maju sebagai calon gubernur di Jakarta.
"Beliau bilang, 'Mas maju Mas maju. Tidak semua orang bisa diberikan amanah seperti itu'," lanjut dia.
Meski telah diizinkan, Pram kembali meminta restu dari presiden.
"Bapak (Jokowi), saya akan maju (Pilkada Jakarta), karena memang permintaan partai. Akhirnya, beliau menyampaikan, 'Ya sudah, maju saja, bismillah'," kata Pramono menirukan perkataan Jokowi kepada dirinya.
Ditantang blusukan 12 titik di Jakarta dalam sehari
Usai mendapatkan izin, Pramono ditantang oleh Jokowi untuk blusukan ke banyak titik apabila terpilih pada Pilkada Jakarta 2024 mendatang.
"Kemarin, saya di-challenge Bapak Presiden, bisa enggak sehari (blusukan di) 12 titik?" ungkap Pramono.
Mendapat tantangan dari presiden, Pramono pun meladeninya.
"Pak, saya akan buktikan mungkin lebih dari itu," jawab pria yang akrab disapa Pram itu.
PDI-P masih dalam bayang-bayang kuasa Jokowi
Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, menilai, pengusungan Pramono di Jakarta mengindikasikan bahwa PDI-P masih ada sangkut paut dengan Jokowi yang kini sudah tak dianggap lagi sebagai kader partai banteng.
"Kalau PDI-P calonkan Pramono dengan statusnya sebagai anak buah Jokowi, itu artinya dalam konteks Pilkada Jakarta PDI-P masih dalam bayang-bayang kuasa Jokowi," kata Nyarwi kepada Kompas.com, Rabu.
"Atau dengan kata lain, masih ada pengaruh, tangan kuasa, dan daya tarik Jokowi di PDI-P, khususnya dalam Pilkada Jakarta," sambung Nyarwi.
Nyarwi menganggap, pencalonan Pramono seperti bertolak belakang dengan sejumlah pidato Megawati yang kerap menyidir sosok penguasa dalam pemerintahan.
Sosok yang kerap disindir oleh Megawati itu sering kali diduga Presiden Jokowi.
"Pidato Bu Mega soal melawan kezaliman jadi seperti tidak ada artinya ya (karena mengusung Pramono). Terkesan kurang konsisten jadinya," tutur Nyarwi.
Bukan keputusan janggal
Analisis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai bahwa keputusan PDI-P mengusung Pramono tidaklah janggal.
"Saya kira bukan keputusan janggal. Memang selama ini Pramono Anung tidak masuk radar dalam survei. Ini mungkin akan dianggap aneh, tapi jika melihat PDIP selama ini, fenomena ini telah kerap terjadi sebelumnya. Kader akan selalu menjadi prioritas meski elektabilitas rendah," kata Arif kepada Kompas.com, Rabu.
Meski begitu, Arif tak menampik bahwa pencalonan Pramono pada Pilkada Jakarta 2024 memang mengejutkan.
Pasalnya, ia menilai ada kader PDI-P lainnya yang secara elektabilitas lebih mentereng dan memiliki potensi kemenangan lebih besar.
"Meski demikian, pilihan (PDI-P kepada) Pramono Anung hampir pasti memiliki kalkulasi politiknya sendiri. Boleh jadi Pramono Anung dianggap secara ideologi sudah jelas, loyalitasnya jauh lebih tinggi ketimbang misalnya Ahok yang baru belakangan menjadi kader PDI-P," ujar Arif.
Sumber: kompas
Foto: Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Seskab Pramono Anung (kiri) saat penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Pemerintah menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
