Surat Pakta Integritas dan Komitmen Kinerja untuk Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota PKB beredar.
Pasalnya dari surat tersebut tertulis bahwa anggota PKB yang berhasil menjadi Ketua DPRD akan mengalokasikan pendapatan yang diterima sebanyak Rp1,5 miliar untuk partai.
"Ehem, bongakr nggak nih? CC @logikapolitikid. Sebagai bentuk syarat uji kelayakan, nih partai minta jatah 1,5 M per bulan," ujar akun @ahbabysya.
Dari cuitan tersebut tampak foto sebuah surat yang menjadi pakta integritas dan komitmen kinerja pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Partai Kebangkitan Bangsa.
Bahkan tertuang juga bahwa formulir tersebut untuk calon pimpinan DPRD pada periode 2024-2029.
Terlihat ada tujuh poin yang ditekankan, salah satunya yakni terkait dengan mengalokasikan pendapatan yang diterima oleh Pimpinan DPRD untuk DPP PKB.
Namun tak diketik seperti 6 pernyataan sebelumnya, untuk keperluan dan besaran biaya yang diberikan oleh Kepala DPRD dari partai PKB tersebut ditulis tangan.
Dituliskan bahwa anggaran yang diberikan akan dialokasikan untuk kantor DPC dengan bupati terpilih dari PKB.
"Sebesar Rp1,5 M perbulan," tulisnya.
Bahkan pakta tersebut telah ditandangani oleh pihak yang setuju dengan surat tersebut.
"Bikin geleng-geleng kepala ja nih, PKB di bawah komando @Cakiminnow makin rusak, sudah paling bener partai ini dibenahi, biar tidak jadi tukang palak," tandas akun @ahbabysya.
Kini cuitan mengenai komitmen kinerja ketua DPRD dari PKB dengan permintaan Rp1,5 miliar tersebut telah ditayangkan pada lebih dari 11,3 ribu pengguna Twitter.(*)
Sumber: kilat
Foto: Surat komitmen kinerja ketua DPRD dari partai PKB. (Twitter/ ahbabysya)
