Komisi II DPR diminta untuk turun tangan menelusuri kasus pencatutan KTP warga Jakarta yang diduga digunakan untuk mendukung calon independen dalam Pilkada DKI Jakarta.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8).
“Komisi II harus turun untuk ikut melakukan verifikasi,” kata Cak Imin.
Menurutnya, jika masalah tersebut tidak ditangani dengan jelas, maka legitimasi Pilkada Jakarta bisa terancam.
“Kalau ini tidak clear nanti legitimasi pilkada bahaya,” kata Ketua Umum PKB ini.
Lebih jauh, Cak Imin juga meminta bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bersikap adil dan objektif dalam menanggapi masalah tersebut.
Dia pun mengimbau masyarakat dan partai politik untuk terus mengawasi proses tersebut.
"KPU harus objektif yang merasa dicatut KTP nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi," pungkasnya.
Sebelumnya, warga Jakarta yang mengeluhkan adanya pencatutan KTP untuk mendukung pasangan calon independen di Pilkada Jakarta 2024.
Bahkan, pencatutan itu turut menyasar nomor induk kependudukan (NIK) keluarga Anies Baswedan.
"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies Baswedan dikutip dari akun X pribadinya, Jumat (16/8).
Sumber: rmol
Foto: Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL
