Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) dinilai tak lazim.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai, corak politik di Golkar pasca reformasi terbilang terbuka. Karena, seluruh kader dapat ikut berkompetisi menjadi ketua umum.
"Mundurnya Airlangga dari ketum Golkar memang mengejutkan dan di luar kelaziman. Karena tradisi di Golkar justru berebut dan mempertahankan posisi ketua umum," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (13/8).
Yusak menduga, ada pihak luar Golkar yang menekan Airlangga meskipun kini masih berada di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian.
"Tampaknya memang ada kekuatan besar yang memaksa Airlangga mundur," sambungnya.
Salah satu strategi yang dimainkan pihak luar itu, diyakini Yusak adalah dengan mengangkat kembali kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Bisa saja Airlangga tersandera dengan kasus hukum lama yang pernah muncul, sehingga terjadi kompromi politik. Maka tidak mungkin Airlangga mundur kalau tidak ada tekanan," kata Yusak.
Oleh karena itu, yang saat ini bisa dicurigai publik sebagai pihak yang mengintervensi Airlangga adalah rezim. Dimana, terdapat kelompok dalam Golkar yang menjadi antek-anteknya Presiden Joko Widodo.
"Faksi Jokowi melalui Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi Jokowi yang juga kader Golkar) sangat berkepentingan dengan kursi Ketua Umum Golkar," demikian Yusak.
Sumber: rmol
Foto: Kolase Airlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia/RMOL
