Guru Besar Unair: Perilaku Jokowi Dua Tahun Terakhir Buruk -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Guru Besar Unair: Perilaku Jokowi Dua Tahun Terakhir Buruk

Sabtu, 03 Agustus 2024 | Agustus 03, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-08-03T09:11:22Z

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai perilaku yang buruk dalam dua tahun terakhir dengan mengedepankan kepentingan keluarga dan oligarki. Kebijakan Jokowi ini membuat para investor tidak jadi menanamkan modalnya di Indonesia

“Perilaku Jokowi dua tahun terakhir yang memang buruk dari aspek moralitas berdemokrasi, telah menenggelamkan harapan banyak orang akan kebaikan Indonesia di masa depan,” kata Guru Besar Unair Prof Henri Subiakto di akun X, Sabtu (3/8/2024).

Kata Henri, partai politik dan politisi sekarang, bukan hanya dibuat tumpul dalam tatanan bernegara, tapi sudah tidak berdaya sama sekali menghadapi Jokowi dan kekuatan hukum yang dikontrol presiden.

“Sebagian besar politisi dan partai politik tersandera oleh perilaku buruk mereka sendiri. Demokrasi dan kontrol terhadap kekuasaan menjadi tidak lagi berjalan normal,” tegasnya.

Maka jangan heran jika belakangan ini proses politik jadi aneh, produk UU dan kebijakan terkait politik juga menjadi tidak masuk akal, dan merugikan rakyat. Nepotisme dan Kolusi marak dan dibiarkan tanpa koreksi. “Padahal itu adalah penyakit politik yang dulu dilawan oleh gerakan reformasi, namun sekarang para politisi lebih banyak diam bahkan tak malu mendukung nepotisme. Para akademisi pun juga lebih banyak sibuk dengan urusan birokrasi kampus,” tegasnya.

Kemerosotan politik berjalan seperti tanpa kontrol dan kendali. Hanya medsos yg masih ramai, tapi tak banyak berpengaruh karena sering ditenggelamkan juga oleh mesin computational propaganda yg dipenuhi
Buzzer dan akun bot. Maka di alam nyata hukum dan politik makin jauh dari demokrasi dan keadilan. Di medsos hanya berbuah keributan.

“Pembangunan infrastruktur yg awalnya amat dikagumi banyak pihak, sekarang sedikit demi sedikit tertutup oleh perilaku nepotis berbasis dinasti yg dibalut sistem formalitas demokrasi. Semua seolah tidak ada masalah karena telah “diatur” oleh Presiden dan istana sebagai penguasa tertinggi. Namun tuntutan keterbukaan masyarakat terkait keadaan keuangan negara dan hutang yang makin buruk dan mengkhawatirkan tentu tak bisa dibendung dan ditutupi,” pungkasnya.

Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net
×
Berita Terbaru Update
close