Seluruh paslon di Pilkada, terutama untuk Jakarta, cuma boneka Jokowi dan oligarki taipan. Tidak ada gunanya diadakan Pemilu.
Pemilu dimaksudkan untuk mengakomodir keinginan rakyat, tapi kini hanya untuk mencari legalitas paslon yang diusung Jokowi. Semuanya telah direkayasa Jokowi. dan tidak boleh ikut serta paslon yang berseberangan dengan Jokowi.
Ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan, sudah jadi gila karena kesurupan banyak jin jahat. Semua yang dilakukan sudah abnormal, bahkan lebih biadab dari orang gila. Jokowi sudah bukan manusia lagi.
Jika tahapan Pilkada masih seperti sekarang, tidak punya kebaikan sedikit pun bagi rakyat. Selain hanya akan memberikan kekuasaan lebih besar kepada Jokowi, juga para oligarki taipan dan China komunis makin meraja lela dan memperkpkoh cengkeramannya kepada Indonesia
Saatnya rakyat bangkit melawan kedzaliman dan kesewenang-wenangan Jokowi, kalau rakyat diam maka akan terus ditindas dan Jokowi makin meraja lela keangkuhannya.
Ada tiga langkah memboikot pilkada ;
Pertama, Rakyat turun ke jalan membuat mosi tidak percaya kepada Lembaga KPU
Kedua, Rakyat turun ke jalan meminta DPR segera melaksanakan Hak Angket untuk melengserkan Jokowi
Ketiga, Rakyat pemilih tidak hadir ke TPS (Golput) atau hadir ke TPS dengan mencoblos semua calon sehingga surat suara menjadi tidak sah dan Pilkada harus diulang.
Tapi tampaknya opsi kesatu dan kedua hampir tidak mungkin, bisakah opsi ketiga menjadi solusi ? Minimal rakyat waras tidak ikut bertanggung jawab di akhirat terhada terpilihnya pemimpin busuk.
Sepertinya kelicikan harus dilawan dengan kelicikan lagi. Siapa pun paslon yang terpilih tidak akan bermanfaat bagi rakyat, cuma sekedar melayani para oligarki taipan dan China komunis.
Bandung, 26 Shafar 1446
Oleh: Sholihin MS
Pemerhati Sosial dan Politik
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
