Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan penegak hukum untuk menekan seseorang melalui sebuah rekaman video.
Qodari menyebut tindakan Hasto tersebut menegaskan bahwa dirinya merupakan sekjen brutal karena dengan sengaja menyebarkan hoax potongan pidato itu dengan tujuan mendiskreditkan Presiden Jokowi.
“Jadi Mas Hasto ini memang sekali lagi menegaskan bahwa dirinya adalah sekjen yang brutal, dia ini brutal karena menyebarkan hoax tentang pidato Pak Jokowi, dia menyebut pidato itu berbahaya bagi demokrasi dan penegakan hukum,” ujar Qodari, Minggu (18/8).
Qodari menyebut tindakan Hasto itu brutal karena dengan sengaja menghilangkan konteks pidato Presiden Jokowi dan hanya mengambil potongan-potongan tertentu sehingga kehilangan konteksnya secara utuh.
“Saya sebut Mas Hasto ini brutal karena dia telah membuat hoax. Hoax itu bukan cuma teks yang palsu tapi bisa diperluas kepada pernyataan-pernyataan yang menghilangkan konteks, kita tahu bahwa teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteks dan dilepaskan dari teks-teksnya yang lain,” tegasnya.
Menurut Qodari, mencabut pidato Presiden Jokowi sebagian lalu kemudian menghilangkan teks dari konteks itu adalah tindakan brutal. Bahkan, Hasto sengaja tidak menjelaskan pernyataan Jokowi itu pada acara apa dan tanggal berapa.
"Nah setelah saya cek itu pidato Pak Jokowi di depan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019,” jelas Qodari.
Jika melihat konteks yang utuh, kata Qodari, sebetulnya arahan Presiden Jokowi itu tidak ada yang salah karena meminta jajaran pemerintah daerah bekerja secara maksimal untuk menghadapi tantangan global, dengan tidak membuat banyak peraturan dan lebih menyederhanakan perizinan investasi.
“Saya jelaskan ya kenapa ini brutal, dalam pidatonya Pak Jokowi justru meminta jajaran pemerintah termasuk kepala daerah dan aparat hukum untuk bekerja dengan baik karena tantangan dunia begitu besar, bekerja dengan baik. Misalnya, satu, jangan terlalu banyak peraturan daerah. Dua, jangan terlalu banyak perizinan yang justru menyulitkan investasi,” bebernya.
“Kemudian lelang jangan dilangsungkan di akhir tahun, apalagi kalau yang bersifat infrastruktur karena nanti justru tidak selesai atau tidak ada hasilnya, lelang itu harus dilaksanakan di awal,” imbuh dia.
Qodari menilai semua pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut sangat bagus dan positif. Sehingga apa yang terjadi sesungguhnya justru berbanding terbalik dengan tuduhan Hasto yang menggunakan penggalan video untuk memelintir pernyataan Presiden Jokowi.
“Jadi ini semua kan pesan-pesan yang bagus dan positif dan Pak Jokowi mengingatkan ya kepada aparat hukum untuk tidak menggigit orang yang benar. Saya ulangi jangan menggigit orang yang benar, aparat hukum itu menggigit yang memiliki niat buruk, mengganggu agenda kerja-kerja nasional,” ucapnya.
“Jadi bagus sekali justru pernyataan Pak Jokowi ini, nah Pak Jokowi juga tidak memberikan toleransi kepada aparat hukum yang memeras birokrat dan pelaku usaha yang benar,” tambahnya.
Qodari menduga ada niat lain dari Hasto menyebar rekaman video yang menyudutkan Jokowi tersebut. Karena jika tidak ada niat buruk, Hasto bisa putar video lebih utuh dengan tidak menghilangkan konteksnya.
“Paling tidak menurut saya harus ditampilkan Mas Hasto mulai dari kalimat ketika Pak Jokowi mengatakan sekali lagi cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, termasuk meningkatkan ekspor menurunkan impor, jangan pernah ada yang main-main di area ini, saya sudah wanti-wanti kalau masih ada yang main-main akan saya gigit sendiri,” ucap Qodari mengulang pernyataan Jokowi.
Qodari juga menilai tidak ada yang salah atas sikap tegas Jokowi membisiki aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan terhadap tindakan kriminal yang mengganggu agenda kepentingan nasional.
"Kata bisiki ini kan artinya apa sebetulnya Pak Jokowi menjadi whistleblower. Whistleblower itu dalam penegakan hukum bagus atau jelek? Bagus,” tandas Qodari.
Sumber: rmol
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL
