Rumor Jokowi akan ambil alih Partai Golkar sudah lama mengemuka. Beberapa bulan pasca Pilpres 2024 ribut-ribut soal Munaslub Partai Golkar pernah menjadi perbincangan hangat.
Puncaknya Sabtu (10/8) malam, rumornya Airlangga Hartarto diancam dengan sprindik dari Kejaksaan Agung agar mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Bila tidak mundur menurut rumor, Airlangga Hartarto malam itu juga akan “diangkut” sebagai tersangka.
Maklumlah Airlangga Hartarto disebut-sebut banyak daftar “dosa”. Mulai dari dugaan keterlibatan di korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Airlangga Hartarto pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung Juli 2023 dalam kasus ini.
Airlangga Hartarto menyerah. Kabarnya Jokowi tidak berkenan ketika politisi Partai Golkar menyebut inisial S yang berasal dari PKS sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.
Ini yang harus diwaspadai oleh PKS. Tidak gelap mata dengan iming-iming dapat cawagub Jakarta dan menteri setelah bergabung KIM Plus.Ternyata di PHP. Anies lepas, cawagub dan menteri hanya iming-iming belaka.
Menurut rumor, Jokowi inginnya RK berpasangan dengan Kaesang. Ada rumor lebih gila lagi setelah Anies gagal maju di Pilgub Jakarta. Kaesang sebagai calon gubernur melawan calon independen. Karena saat Airlangga Hartarto mundur, Jakarta diserbu spanduk Kaesang yang menghiasi Jakarta sebagai petunjuk adanya permainan pihak tertentu untuk mempersiapkan Kaesang di Jakarta.
Rumor ini diperkuat lagi adanya skenario ditengah jalan bila pasangan RK-Kaesang menang Pilgub Jakarta. Menurut rumor itu, dua tahun menjabat, RK ditarik sebagai menterinya Prabowo-Gibran. Otomatis Kaesang menjadi Gubernur Jakarta.
Untuk memuluskan skenario politik Jokowi pasca lengser 20 Oktober 2024, satu-satunya jalan adalah mengambil alih Partai Golkar setelah upaya Moeldoko ambil alih Partai Demokrat gagal. Terakhir, Partai Demokrat bergabung koalisi pemerintahan Jokowi.
Jelang beberapa bulan Jokowi lengser, Jokowi makin nekad. Mengambil alih Partai Golkar untuk mengamankan agenda politik Jokowi di Pilkada serentak 2024. Dan ini yang lebih penting. Partai Golkar akan dijadikan bargaining position Jokowi dengan Prabowo Subianto.
Jokowi dan kroni-kroninya ingin tetap mengontrol pemerintahan Prabowo melalui pengambil alihan Partai Golkar agar Prabowo takluk seperti hari ini sebelum 20 Oktober 2024. Dalam kendali Jokowi. Jokowi sendiri ragu Prabowo akan loyal setelah dilantik sebagai presiden pengganti Jokowi. Prabowo belum menunjukkan karakter aslinya. Mungkin khawatir Jokowi nekad menggagalkan pelantikan Prabowo 20 Oktober 2024.
Dengan menguasai Partai Golkar melalui Munaslub yang akan digelar sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dan perubahan AD/ART Partai Golkar dalam Munaslub yang memberikan celah Jokowi atau Gibran sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Meski isu menyebut Agus Gumiwang Kartasasmita salahsatu tokoh dibalik mundurnya Airlangga Hartarto dan Munaslub Partai Golkar disebut-sebut akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Selain Agus Gumiwang Kartasasmita ada juga nama yang disebut sebagai calon ketua umum Partai Golkar, yaitu Bambang Soesatyo dan Bahlil Lahadalia.
Penulis sendiri pesimis Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo dan Bahlil Lahadalia akan terpilih sebagai Ketua umum Partai Golkar. Jokowi diprediksi akan menggunakan pengaruhnya agar Gibran atau Jokowi sendiri terpilih secara aklamasi di Munaslub Partai Golkar.
Kita belum mendengar reaksi senior Partai Golkar seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Aburizal Bakri, Agung Laksono pasca Airlangga Hartarto dan isu pengambil alihan Partai Golkar oleh Jokowi dan kroni-kroninya.
Kita tunggu. Politik Indonesia kembali memanas. Akankah pengaruh Jokowi menemui klimaksnya di Partai Golkar? Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia ditipu Jokowi yang dijanjikan ketua umum?
Wallahua’lam bish-shawab
Bandung,
8 Shafar 1446/12 Agustus 2024
Oleh: Tarmidzi Yusuf,
Kolumnis
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
