Banyaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta yang digunakan untuk mendukung paslon independen dalam Pilkada DKI Jakarta tanpa izin pemilik KTP, dikomentari pengamat politik Adi Prayitno.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu, tindakan tersebut tidak hanya melukai kepercayaan publik, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
Calon perseorangan mestinya menjadi antitesa dari partai politik (parpol), memberikan harapan baru sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin perubahan.
"Kalau kelakuannya sama dengan parpol, lalu apa yang bisa diharapkan?" kata Adi saat berbincang dengan RMOL, Minggu (18/8).
Kasus-kasus pencatutan KTP yang terus mencuat menjadi sinyal bahwa ada masalah serius dalam mekanisme pengawasan dan verifikasi pemilu.
"Pencatutan KTP untuk pencalonan jahat bagi demokrasi. Itu verifikasi faktualnya gimana ya?" tanya analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Jika hal ini tidak segera diperbaiki, Adi khawatir akan semakin banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia.
"Distrust terhadap penyelenggara pemilu sudah di ubun-ubun," tandas Adi Prayitno.
Sumber: rmol
Foto: Ilustrasi Foto/Net
