Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR dinilai terlalu normatif dan kurang lugas.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta berujar, pidato terakhir Jokowi di sidang tahunan ini tidak secara tegas membahas isu krusial, seperti utang luar negeri.
Selain utang luar negeri, masalah penting lain yang tidak disinggung adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).
“Yang saya tangkap pidato Pak Jokowi tidak terlalu lugas. Materi pidatonya juga terlalu irit, bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal normatif,” kata Wayan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Wayan menyayangkan fokus pidato Jokowi hanya menyoroti isu-isu dasar tanpa memberikan penjelasan memadai.
Padahal, ada banyak ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia, di mana kelompok yang dekat dengan kekuasaan lebih mendapat perlakuan istimewa, sementara kelompok lain seringkali dicari kesalahannya.
“Sebenarnya yang kami tunggu sekarang ini kan penjelasan mengenai masalah persatuan, demokrasi, keadilan sosial. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum,” katanya.
Menurut Wayan, Jokowi seharusnya memberikan penekanan lebih pada isu persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
“Paling tidak kita berharap mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong, tapi yang kita tangkap itu tidak memadai,” tuturnya.
Sumber: rmol
Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta/RMOL
