Potensi adanya calon tunggal atau melawan kotak kosong bisa saja terjadi di Pilkada Jakarta pada tahun ini.
Meski begitu Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengemukakan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.
"Itu bisa terjadi menurut konstitusi. Enggak dilarang kan," katanya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Namun, ia mengemukakan bahwa partainya hingga kini belum membahas terkait Pilkada Jakarta, terutama agar tidak terjadi calon tunggal.
"Yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," jelasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat bila ada pihak tertentu menjegal warga negara maju dalam kontestasi Pilkada 2024.
Hasto menyampaikan pernyataan merespon adanya kabar opsi PKS yang berancang-ancang bakal meninggalkan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.
"PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung dengan sehat, dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapa pun, partai mana pun, kader mana pun, karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa sebelumnya prioritas partainya adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, dan berharap Anies bisa memenuhi kekurangan dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.
"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Sumber: antara/suara
Foto: Wakil Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid. (Suara.com/Bagaskara)
