Wacana kocok ulang atau
reshuffle kabinet Indonesia Maju dimaknai sebagai agenda terselubung
Presiden Joko Widodo menitipkan orang kepercayaan di pemerintahan
Prabowo-Gibran.
Direktur
Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana memaknai,
wacana reshuffle kabinet ini sebagai kabinet transisi sebelum
pemerintahan Prabowo efektif.
"Jokowi
seperti ingin menunjukkan tetap berpengaruh pada pemerintahan Prabowo.
Barangkali dia ingin meyakinkan orang-orangnya yang masuk list reshuffle
ini, bahwa mereka akan terpakai hingga kabinet Prabowo nanti," kata Gde
kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/8).
Di sisi lain, wacana reshuffle ini tidak lazim dilakukan di sisa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Reshuffle
kabinet hak prerogatif presiden, hanya saja tidak lazim mengingat
(jabatan Presiden Jokowi) tersisa kurang dari 3 bulan," tutup Gde.
Kabar
reshuffle berhembus pada menteri kabinet pekan ini. Beredar kabar,
menteri dari unsur Nasdem dan PDIP akan dikeluarkan dari kabinet. Mereka
adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Sementara itu, Presiden Jokowi tidak menjawab gamblang soal wacana perombakan kabinet.
"Ya
kalau diperlukan (reshuffle). Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau
diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu," kata Presiden Jokowi
di IKN, Kalimantan Timur.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur/Repro
