Jelang pensiun 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo memperingatkan masyarakat terkait ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Tidak main-main, Jokowi menyebut dampak ancaman tersebut bisa menyebabkan 85 juta pekerjaan hilang.
Padahal, Indonesia tengah menyambut bonus demografi 2030 yang harus adanya lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, badai PHK tersebut sesungguhnya sudah berlangsung, khususnya di sektor industri tekstil.
"Kabar yang sesungguhnya ingin didengar oleh publik adalah, apa yang telah dilakukan Jokowi dalam merespons badai PHK tersebut?" kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (23/9).
Analis Politik Universitas Nasional itu menegaskan, jika tidak ada strategi dan antisipasi yang jelas, maka pernyataan Jokowi tersebut sesungguhnya adalah pengakuan telah gagal sebagai presiden mengantisipasi PHK massal.
"Jika tidak ada strategi dan antisipasi, ini artinya Jokowi sekedar menyampaikan keluhan dan kegagalannya dalam mengantisipasi badai tersebut," pungkas Andi.
Gelombang PHK yang melanda sejumlah industri, termasuk tekstil, menjadi perhatian serius di akhir masa jabatan Jokowi. Tanpa strategi jelas, badai ini bisa berdampak panjang pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Joko Widodo/Net
