Menko Polhukam Hadi Tjahjanto akhirnya angkat bicara terkait dugaan peretasan 6,6 juta data NPWP yang di antaranya milik Presiden Jokowi oleh Bjorka.
Di depan Komisi I DPR, Hadi Tjahjanto menjelaskan dari 6,6 juta data NPWP tersebut, beberapa di antaranya tidak cocok dengan pemilik asli.
"Ini diduga data-data tersebut diperoleh dari kota atau kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemiliknya baik yang NIK maupun NPWP," kata Hadi seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube KompasTV Selasa, 24 September 2024.
Meski demikian, pihaknya telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan Kemenkeu yang melibatkan BSSN.
Mantan Panglima TNI ini menuturkan pihaknya akan menyelenggarakan rapat tingkat Menteri yang dihadiri oleh DJP dan BSSN.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengkritik fenomena kebocoran data yang kerap terulang.
Abdul mengatakan, terjadinya kebocoran data membuktikan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo, Kemenkeu dan BSSN tidak melakukan pekerjaannya.
"Jika tidak terjadi kecelakaan, kebocoran itu artinya Anda, Bapak-bapak di Kominfo dan BSSN bekerja dengan baik," ujar Abdul.
Sementara itu, mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun menjamin fenomena kebocoran data di Indonesia masih akan terulang ke depannya.
Pasalnya, pihak berwenang terkait seperti Kemenkominfo dan BSSN tidak memahami agenda cyberspace.
Untuk itu, Dharma Pongrekun mengungkapkan Indonesia harus memiliki kemandirian teknologi untuk mencegah terulangnya peretasan tersebut.
Dalam hal ini, pihak perusahaan swasta bisa bekerja sama dengan kampus yang ada di Tanah Air untuk menciptakan teknologi sendiri. Dirinya lantas membandingkan Singapura yang telah menjalani kemandirian teknologinya.
"Kita tetap jalan kemandirian, tetapi yang ini kita selesaikan penegakkan hukumnya," tuturnya.(*)
Sumber: kilat
Foto: olase Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan ilustrasi hacker (Foto: Instagram/@hadi.tjahjanto dan Pixabay)
