Dittipidsiber Bareskrim Polri masih mendalami kebenaran peretasan data NPWP oleh peretas dengan nama Bjorka. Proses penyelidikan ini dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, Rabu (25/9).
Meski begitu, Himawan belum merinci ihwal kasus ini. Dia juga belum mengungkap pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan.
"Jadi itu (menjadi kerja sama) suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting," jelasnya.
Sebelumnya, dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan mitigasi terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebab, data NPWP milik Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani diduga bocor.
"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan Tol Solo-Jogja, di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Kamis (19/9).
Sumber: jawapos
Foto: ILUSTRASI. Peretasan data NPWP dari situs DJP oleh hacker. (ANTARA)
