Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ditengarai meminta calon anggota legislatif atau caleg terpilih di daerah pemilihan Jawa Timur VI, Sri Rahayu, mundur. Tiga politikus PDI Perjuangan mengatakan bahwa Rahayu diminta mundur untuk meluluskan cucu mantan presiden Sukarno, Hendra Rahtomo.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga caleg PDIP di Jawa Timur VI, Arteria Dahlan, juga mengaku mendengar langsung informasi tersebut dari Yayuk, panggilan Rahayu. Ia bertemu dengan Rahayu sekitar tiga pekan lalu. “Saya bilang, ‘Terserah Mbak Yayuk’,” kata Arteria kepada Tempo di ruang Badan Anggaran DPR, Senin malam, 23 September 2024.
PDIP mendapat dua kursi di Jawa Timur VI yang meliputi Kota Blitar dan Kediri, serta Kabupaten Tulungagung. Caleg PDIP yang meraih suara terbanyak adalah adik calon mantan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pulung Agustanto, dengan 165.869 suara. Disusul Sri Rahayu yang mendulang 111.284 suara.
Adapun Hendra Rahtomo berada di posisi keempat dengan 51.245 suara. Putra Rachmawati Soekarnoputri itu berada di bawah Arteria Dahlan yang mendapat 62.242 suara. Tiga politikus partai banteng mengatakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah meminta Sri Rahayu dan Arteria Dahlan mundur.
Namun, Arteria membantah diminta mundur. Ia menyatakan belum ada perintah mundur dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Hasto itu Bu Mega bukan? Kalau Ibu Mega yang suruh, saya patuh,” katanya.
Pada Selasa siang, 24 September 2024, Sri Rahayu enggan memberikan tanggapan. “Masih repot saya,” katanya melalui telepon. Tempo juga menemui Rahayu di gedung DPR pada Rabu, 25 September 2024, tapi ia menolak diwawancara.
Tempo juga berulang kali menghubungi Hasto Kristiyanto. Ia tak menjawab telepon Tempo dan pertanyaan yang dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya. Ketua bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, juga tak merespons pesan dan telepon.
Sumber: tempo
Foto: Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat mengikuti rapat pengamanan Pemilu 2024 dengan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023. Rapat tersebut membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
